Pernah masuk daftar “buku kuning”, perjalanan Lalu Serinata tidak hanya tentang jabatan. Ia mulai memasuki wilayah yang lebih dalam: politik, kekuasaan, dan keberanian untuk tidak selalu sejalan.
----
TAHUN 1974 menjadi titik penting. Serinata disepakati oleh unsur Muspida dan berbagai pihak untuk memimpin organisasi pemuda yang baru dibentuk: KNPI.
“Tahun 1974 saya jadi Ketua KNPI,” katanya.
Dari ruang fraksi, ia masuk ke ruang yang lebih luas: ruang konsolidasi kekuasaan.
Di situlah ia mulai melihat bagaimana sistem bekerja dari dalam. Salah satu peristiwa yang paling ia ingat adalah konflik antara legislatif dan eksekutif terkait pengangkatan Sekretaris Daerah.
Saat itu, jabatan Sekda kosong setelah pejabat sebelumnya menolak menandatangani pernyataan loyalitas. Sekda itu kemudian diberhentikan.
Nama pengganti diajukan ke DPRD. Namun tidak semua berjalan mulus.
“Kita tidak mau hanya satu nama. Harus lebih dari satu,” katanya.
Baca Juga: Kisah Serinata: Masuk PII, Jadi Pengurus NW, dan Lamaran yang “Dibajak”
Sebagai bagian dari Golkar daerah, ia ikut menolak mekanisme yang dianggap tidak memberi ruang pilihan. Di situlah ia mulai berhadapan langsung dengan kekuasaan.
Posisi kepala daerah juga saat itu digambarkan menggunakan sistem politik sesuatu yang “sudah dikapling”. Gubernur saat itu, Wasita Kusuma, berada dalam sistem yang kuat dan terstruktur.
“Sudah ditentukan siapa yang duduk di mana,” katanya.
Dari enam kabupaten di NTB saat itu, empat harus diisi oleh militer.
Hanya dua yang boleh sipil: Lombok Barat dan Sumbawa. “Selebihnya ABRI semua. Sudah seperti paku Belanda,” ujarnya.
Bagi kalangan sipil, bahkan membayangkan menjadi kepala daerah pun bisa dianggap berbahaya. “Kita bermimpi saja tidak boleh,” katanya.
Di tengah sistem yang tertutup itu, ia bersama beberapa rekan mulai berdiskusi. Bukan untuk melawan secara terbuka, tetapi untuk bertukar pikiran.
Namun bahkan itu pun dianggap berbahaya. Mereka kemudian masuk dalam daftar yang dikenal sebagai “buku kuning”.
“Itu daftar orang yang dianggap punya wawasan kedaerahan sempit,” katanya.
Namun menurutnya, makna sebenarnya berbeda. “Yang dimasukkan itu justru orang-orang yang berpikir,” ujarnya.
Baca Juga: Nama SD Mau Diubah, Gufron: Ini Bisa Jadi Masalah Baru
Nama-nama yang muncul di dalamnya bukan orang sembarangan. Tokoh-tokoh potensial, bahkan mereka yang kelak menjadi pemimpin daerah.
Daftar itu bersifat rahasia. Tapi bocor.
Ketika ia melihat namanya tercantum di dalamnya, reaksinya spontan. “Saya bilang, ini fitnah,” katanya.
Serinata tidak diam. Ia mengumpulkan rekan-rekannya. Menggelar pertemuan. Menyusun langkah.
“Kita bikin gerakan kontra,” ujarnya.
Meski sadar akan satu hal: mereka akan kalah.
“Tapi saya tidak mau diam,” katanya.
Ia membawa persoalan itu ke pengadilan. Menggugat pencemaran nama baik.
Langkah yang tidak biasa di masa itu, terlebih terhadap kekuatan yang justru berasal dari dalam lingkaran sendiri, termasuk Golkar. “Saya ini wakil ketua DPD Golkar. Tapi nama saya masuk juga,” ujarnya.
Ia menyebut politik pada masa itu sebagai sesuatu yang “sengit”. Tidak selalu terlihat di permukaan, tapi bekerja kuat di balik layar.
Baca Juga: Camping Ground Sembalun Melejit, Sahabat Rinjani Jadi Favorit Mulai Rp 35 Ribu
Salah satu contoh paling nyata adalah proses pergantian gubernur pada 1978. Ketika Gatot Soeherman muncul sebagai calon kuat pengganti, Serinata sudah berada di posisi strategis, terpilih sebagai anggota MPR utusan daerah.
“Saya terlibat dalam diskusi-diskusi di Jakarta,” tuturnya.
Banyak pihak datang, mencoba memengaruhi arah dukungan pemuda melalui KNPI. “Arahkan ke sini, arahkan ke sana,” katanya.
Namun ia dan rekan-rekannya mengambil sikap berbeda. Mereka tidak menolak dominasi militer, karena itu sudah menjadi kenyataan.
Namun mereka mengajukan syarat. “Kalau dari ABRI, harus yang mengenal daerah. Bukan yang datang baru,” ujarnya.
Pilihan mereka mengarah pada Gatot Soeherman yang saat itu sudah lama bertugas di NTB, pernah menjadi Danrem, hingga Ketua DPD Golkar. Namun sikap itu tidak mudah dijalankan.
Di pusat, kekuasaan jauh lebih kuat. Ia bahkan harus berhadapan dengan tekanan dari berbagai pihak, termasuk aparat intelijen.
“Saya kucing-kucingan dengan intel,” katanya.
Di tengah tekanan itu, ia tetap bertahan pada satu hal: Bahwa pemuda harus punya sikap.
“Kita ini harus punya pemikiran. Tidak bisa hanya ikut,” ujarnya. (Bersambung/r9)
Baca Juga: Kesaksian Kunci Kepala BKAD: Efisiensi 2025 Murni Diarahkan Pemprov dan DPRD
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin