LombokPost —Setelah sebelumnya kalangan legislatif mewanti-wanti potensi penyalahgunaan kendaraan dinas (randis) selama masa kebijakan pusat, pemkot kini mulai menerapkan pembatasan penggunaan mobil dinas secara ketat guna menekan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemandangan di halaman Kantor Wali Kota Mataram tampak berubah.
Deretan mobil pelat merah yang biasanya memenuhi area parkir kini jarang terlihat. Sebagai gantinya, para pejabat dan pegawai mulai beralih menggunakan sepeda kayuh maupun sepeda motor pribadi untuk berangkat bekerja.
Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri menegaskan, langkah ini merupakan implementasi nyata dari skema efisiensi yang tengah digalakkan. “Ini bagian dari efisiensi yang sudah kita mulai. Mobil dinas untuk sementara diparkir dan hanya digunakan untuk kegiatan tertentu dengan jarak tempuh yang cukup jauh,” ungkap Alwan, Senin (13/4).
Kebijakan ini sekaligus menjawab dorongan Dewan sebelumnya yang meminta adanya pengawasan ketat terhadap kendaraan operasional agar tidak disalahgunakan. Terutama saat pemberlakuan pola kerja Work From Home (WFH) dari pusat.
Meski tidak dilarang sepenuhnya, penggunaan randis kini bersifat selektif. Pejabat setingkat kepala dinas hingga Sekda dan Wali Kota terpantau lebih memilih bersepeda ke kantor.
“Kalau ada kegiatan di luar kantor yang jauh, silakan digunakan. Tapi berangkat ke kantornya menggunakan sepeda,” imbuhnya.
Gebrakan efisiensi ini juga merambah ke agenda-agenda kedinasan lainnya. Saat menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Mataram, para pejabat tidak lagi datang dengan mobil dinas masing-masing.
Pemkot memilih skema transportasi kolektif menggunakan bus Kotama atau minibus milik pemda untuk memboyong pejabat secara bersama-sama. “Kenapa tidak kita gunakan satu kendaraan bersama? Kita bisa berhemat banyak dari sana,” ungkapnya.
Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, menegaskan kebijakan ini bukan sekadar aksi simbolis atau tren sesaat. Ia menginginkan dampak langsung terhadap penghematan anggaran daerah yang bisa dipertanggungjawabkan secara data.
Mohan mengakui peralihan ini menuntut komitmen tinggi karena mengubah kenyamanan yang selama ini dinikmati pejabat. “Kami sadar ini tidak senyaman sebelumnya. Tapi ini bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan dengan sungguh-sungguh. Efisiensi harus terlihat dari berkurangnya pengeluaran, bukan sekadar simbolis,” tegasnya.
Baca Juga: Rapor Merah Cek Kesehatan Gratis 2025, Dikes Mataram Siap "Jemput Bola" dengan Dana BLUD
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram Zuhar Parhi mengatakan, tanpa pengawasan ketat, ASN justru menganggap WFH sebagai momen long weekend. Imbasnya, fasilitas negara seperti mobil atau motor dinas berpotensi digunakan untuk kepentingan pribadi atau berwisata.
“Jangan sampai disalahartikan. Mereka ini disuruh kerja dari rumah, bukan diliburkan. Saya menyarankan agar selama masa WFH atau hari libur, kendaraan dinas sebaiknya dikumpulkan saja di kantor. Ini demi memudahkan pengawasan,” jelasnya. (chi/r9)