LombokPost – Beban kerja tinggi dengan risiko nyawa yang dipertaruhkan setiap saat, membuat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Mataram terus memperjuangkan nasib para personelnya. Setelah bertahun-tahun bertahan dengan anggaran terbatas, angin segar mulai berembus bagi 63 petugas tersebut.
Tahun ini mereka baru saja mulai menerima uang makan-minum operasional. Pada tahun 2027 mendatang, nominal tunjangan tersebut diusulkan naik hingga dua kali lipat.
“Mulai tahun ini, sudah dialokasikan uang makan minum sebesar Rp 150 ribu per orang. Ini sudah mulai berjalan. Sudah saya usulkan lagi kepada Pak Wali agar di tahun 2027 nominalnya bisa ditingkatkan menjadi Rp 300 ribu atau lebih,” ungkap Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Mataram Rudy Suryawan, Selasa (14/4).
Saat ini, skema pendapatan petugas Damkarmat berada di angka Rp 1,8 juta per bulan. Ditambah dengan uang operasional yang baru saja cair sebesar Rp 150 ribu, total yang dibawa pulang setiap petugas adalah Rp 1.950.000.
Angka ini dinilai masih perlu dievaluasi mengingat standar biaya hidup dan risiko kerja penyelamatan yang kian kompleks. Selain soal isi kantong, Rudy juga melaporkan kondisi kesiapan tempur jajarannya.
Baca Juga: Kopi Sembalun Rasa Dunia! Rahasia Acibara Coffee Mataram Berani "Adu Rasa" dengan Biji Kolombia
Dari sisi armada, Damkarmat kini memiliki 10 unit kendaraan yang dalam kondisi prima. Komposisinya terdiri dari dua unit mobil baru, tiga unit hasil revitalisasi, dan lima unit lainnya dalam kondisi perawatan yang terjaga baik.
“Kapasitasnya variatif. Untuk unit penyemprot rata-rata 2.500 liter, sementara untuk tangki suplai kami punya tiga unit dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Secara fasilitas kendaraan, kita sudah memadai untuk melayani masyarakat,” jelasnya.
Namun, ada satu persoalan juga yang menjadi catatan saat ini yakni kekurangan personel, khususnya petugas non-muslim. Rudy menjelaskan, saat ini operasional Damkar sering mengalami kendala saat waktu krusial seperti pelaksanaan salat Jumat atau hari raya besar Islam.
“Kami butuh tambahan sekitar 15 sampai 20 orang lagi. Kami meminta tambahan petugas non-muslim agar saat petugas yang muslim sedang jumatan atau Lebaran, penanganan di lapangan tidak kosong. Kemarin bahkan pejabat struktural yang harus turun tangan langsung melakukan penanganan karena kekurangan orang,” ungkapnya.
Lantaran aturan pemerintah melarang adanya pengangkatan tenaga honorer baru, solusi yang ditawarkan
pergeseran pegawai antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rudy menyatakan siap menampung pegawai dari OPD lain yang kelebihan personel untuk dididik menjadi tenaga pemadam kebakaran.
Baca Juga: Satpol PP NTB Tekankan Penggunaan SIPD dalam Pra Musrenbang Trantibumlinmas 2026
“Kami sudah sampaikan ke pimpinan daerah dan responsnya sangat positif. Intinya kita butuh tenaga lapangan yang sigap. Jika ada OPD yang pegawainya menumpuk, bisa digeser ke Damkar untuk memperkuat tim penyelamatan kita,” pungkasnya. (chi/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin