LombokPost — Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Mataram kembali menyentuh warga di dua titik, yakni Babakan dan Karang Mas-Mas. Namun di balik realisasi bantuan itu, tersimpan cerita panjang penantian warga yang tak kunjung terjawab hingga akhirnya terbuka lewat jalur aspirasi dewan.
Salah satu penerima bantuan di Karang Mas-Mas, Hanapi—yang akrab disapa Bang Napi—mengaku bantuan tersebut datang setelah proses yang tidak singkat. “Bersyukur sekali ada yang bantu. Sudah lama saya menunggu. Prosesnya memang lama, tapi saya maklum,” ujarnya, Sabtu (18/4).
Bang Napi tinggal di rumah warisan orang tuanya dengan luas sekitar 6x5 meter. Kondisi rumah yang sebelumnya tidak layak membuatnya kesulitan memperbaiki secara mandiri.
Dengan penghasilan sebagai tukang cukur yang tidak menentu—sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu per hari—ia mengaku mustahil bisa membangun rumah sendiri.
“Untuk makan saja cukup-cukup. Jadi kalau mau perbaiki rumah, rasanya sulit,” katanya.
Ia menceritakan, bantuan itu berawal dari komunikasi dengan kepala lingkungan. Kemudian mengusulkan kondisi rumahnya untuk mendapat perhatian.
“Sudah lebih dari satu tahun saya menunggu sejak disurvei. Sekarang akhirnya bisa terealisasi,” ungkapnya.
Cerita serupa datang dari warga Babakan, Ahmad Zaid Nusran. Ia mengaku bantuan tersebut menjadi jawaban atas keterbatasan ekonomi yang selama ini dihadapinya.
“Bahagia sekali. Sudah lama berharap ada bantuan seperti ini,” ujarnya.
Baca Juga: Niar, Eks Punggawa Timnas Basket Kursi Roda: Saya Masih Kuat, Tapi Lapangan Tak Ada
Ahmad mengandalkan penghasilan dari membuat karung bekas, dengan pendapatan yang tidak menentu. “Kalau laku satu ikat bisa Rp 70 ribu. Kalau tidak laku, ya kosong,” katanya.
Dengan kondisi ekonomi tersebut, memperbaiki rumah secara mandiri bukan hal mudah. Ia mengaku telah bertahun-tahun bertahan dalam kondisi rumah yang jauh dari kata layak.
Bantuan ini merupakan bagian dari aspirasi Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram sekaligus Ketua DPC Gerindra Kota Mataram Abd Rachman yang menyalurkan program perbaikan rumah tidak layak huni. Ia menegaskan, program tersebut menjadi salah satu upaya memastikan bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang selama ini belum terjangkau program reguler pemerintah.
“Banyak masyarakat yang sudah lama berharap bantuan, tapi belum tersentuh. Kita perjuangkan agar bisa direalisasikan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi rumah warga yang sebagian masih terbuat dari bedek, papan, hingga seng bekas menjadi perhatian serius. Hal ini menyangkut kelayakan hidup dasar masyarakat.
“Ini bukan hanya soal rumah, tapi soal kelayakan hidup. Kita ingin masyarakat tinggal di tempat yang lebih layak dan aman,” tegasnya. (zad/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin