LombokPost — Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) mulai merealisasikan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang layak sekaligus mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.
Kepala Disperkim Kota Mataram Nazarudin Fikri menegaskan, perbaikan RTLH di samping program fisik, juga intervensi langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. “Sesuai dengan arahan dan petunjuk dari bapak Wali Kota, program ini sudah mulai berjalan. Kita ingin memastikan masyarakat tinggal di rumah yang layak, sehat, dan aman,” kata Fikri, Minggu (26/4).
Program ini tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Bahkan, tahun ini cakupan perbaikan justru meningkat signifikan dengan menyasar ratusan rumah warga.
Perbaikan RTLH merupakan program prioritas pemerintah daerah untuk memastikan setiap warga memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman. “Memang ada penyesuaian dari sisi anggaran daerah, tetapi secara keseluruhan justru lebih banyak rumah yang bisa kita perbaiki tahun ini,” terangnya.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran dari APBD Kota Mataram untuk RTLH tahun ini mengalami penyesuaian. Anggaran tersebut difokuskan sementara untuk penanganan kebutuhan mendesak seperti korban bencana.
Baca Juga: Gerak Cepat Dinkes Mataram: Dampingi Jemaah Haji hingga Siapkan Layanan Cetak Kartu Obat di Lokasi
Namun, keterbatasan tersebut tidak menghentikan program. Pemerintah Kota Mataram justru memperkuat skema pembiayaan melalui dukungan pemerintah pusat.
“Tahun ini kita mendapat bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan sekitar 533 unit RTLH. Ini jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu,” ungkapnya.
Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya jumlah RTLH yang ditangani berkisar 33 unit dari APBD, ditambah sekitar 200 unit melalui dukungan aspirasi pusat. Tahun ini, angka tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat.
Nazarudin menegaskan, peningkatan jumlah penerima manfaat ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Termasuk komunikasi intensif yang dilakukan oleh Wali Kota Mataram dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Baca Juga: Pejabat Mataram Mulai "Menyerah" Gowes ke Kantor, Usulkan Pakai Motor Pribadi demi Efisiensi
“Ini bentuk kolaborasi. Secara fiskal daerah memang menyesuaikan, tapi digantikan dengan dukungan pusat yang jauh lebih besar. Tujuannya tetap sama, yaitu memastikan masyarakat mendapatkan rumah yang layak huni,” jelasnya.
Menurut dia, perbaikan RTLH merupakan program fisik yang memiliki dampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan. Rumah yang layak menjadi fondasi penting bagi kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat.
“RTLH ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan. Kalau rumahnya layak, lingkungan sehat, maka kualitas hidup masyarakat ikut meningkat,” tegasnya.
Ia juga memastikan meskipun terjadi penyesuaian anggaran di berbagai sektor, program-program dasar yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. “Untuk program yang sifatnya esensial seperti ini tetap kita jalankan,” imbuhnya.
Dengan target 533 unit rumah yang diperbaiki tahun ini, Pemkot Mataram optimistis program RTLH dapat menjadi salah satu instrumen efektif mempercepat penurunan kemiskinan. Sekaligus mewujudkan kota yang lebih layak huni, inklusif, dan berkelanjutan.
Baca Juga: Kado Terakhir untuk Ayah: Kisah Fasya, Remaja Ampenan yang Berhaji Gantikan Almarhum Sang Ayah
“Kita ingin masyarakat benar-benar merasakan perubahan,” tandasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin