LombokPost - Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Mataram mengungkapkan adanya penurunan drastis pada jumlah pengadaan beras cadangan pangan daerah untuk tahun anggaran 2026. Akibat kebijakan efisiensi anggaran, stok yang biasanya disediakan dalam jumlah besar kini hanya dialokasikan sebanyak 3 ton, jauh merosot dibandingkan pengadaan tahun 2025 mencapai 20 ton.
“Kondisi ini terjadi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pemerintah kota,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Sudirman, Rabu (29/4).
Sudirman menjelaskan, anggaran yang disiapkan untuk pengadaan 3 ton beras tersebut hanya sebesar Rp 20 juta. Dengan volume yang terbatas ini, pihaknya memperkirakan bantuan hanya mampu menjangkau sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak bencana sepanjang tahun berjalan.
Sudirman membeberkan stok 20 ton yang merupakan sisa pengadaan tahun 2025 l sudah habis terserap sepenuhnya pada awal tahun 2026 ini. Seluruh stok tersebut didistribusikan pada periode Februari hingga Maret membantu warga yang menjadi korban cuaca ekstrem dan bencana alam.
Berdasarkan data penyaluran, ribuan KK di berbagai kecamatan telah menerima manfaat. Masing-masing mendapatkan jatah 10 kilogram beras.
Kecamatan Ampenan menjadi wilayah dengan penerima terbanyak, mencapai 700 KK, akibat hantaman abrasi pantai dan gelombang pasang. Selain itu, bantuan juga disebar ke wilayah Mataram, Selaparang, Cakranegara, Sandubaya, hingga korban kebakaran.
Baca Juga: Prioritaskan Lahan Atlantis, Pembebasan Lahan Depan Bale Mentaram Masih Terganjal Administrasi
Menyikapi menipisnya stok di tengah potensi bencana yang masih mengintai, Sudirman menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam. Jika terjadi situasi darurat di pertengahan tahun yang melampaui kapasitas 3 ton tersebut, DKP segera mengusulkan tambahan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2026.
Sebagai langkah antisipasi jangka pendek sebelum pengadaan stok baru pada triwulan kedua (Juni-Juli), DKP telah menjalin koordinasi strategis dengan Bulog. “Kalau ada bencana sebelum stok tersedia, nanti kami meminta dukungan dari Bulog. Mekanismenya adalah pinjam pakai, bantuan akan diganti setelah anggaran pengadaan kami cair," jelasnya.
Meskipun dalam kondisi terbatas, Sudirman menjamin mekanisme penyaluran tetap dilakukan secara ketat dan tepat sasaran. Setiap usulan bantuan harus melalui verifikasi bertahap dari tingkat lingkungan, kelurahan, hingga kecamatan, sebelum akhirnya disetujui Dewan Pangan dan dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Mataram.
“Ya kita berharap, meski kuantitasnya berkurang, bantuan tetap dapat meringankan beban masyarakat,” pungkasnya. (chi/r9)
Sumber : Liputan Berita Lombok Post