MATARAM — Pemerintah Kota Mataram terus mempertegas langkahnya dalam menyukseskan komitmen Wali Kota Mataram menjadikan daerah ini sebagai percontohan nasional dalam digitalisasi bantuan sosial (bansos). Komitmen tersebut telah dimulai ke dalam langkah konkret melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digerakkan Dinas Sosial Kota Mataram.
Sebagai salah satu dari 41 kabupaten/kota pilot project nasional, Mataram tidak dituntut siap secara sistem. Berikutnya mampu menghadirkan model implementasi yang efektif di lapangan.
“Dalam konteks inilah, Dinas Sosial dalam rangka mendukung komitmen bapak wali kota mengambil peran strategis memastikan transformasi digital bantuan sosial berjalan nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Muzakir Walad, kemarin (27/4).
Aktivasi IKD menjadi fondasi penting membangun sistem bantuan sosial yang terintegrasi, akurat, dan transparan. Melalui sistem ini, proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus meminimalisir potensi kesalahan data yang selama ini kerap menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan sosial.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya konkret menyukseskan arah kebijakan Wali Kota Mataram. Mendorong tata kelola bantuan sosial berbasis digital.
“Kami siap mendukung daerah ini menjadi percontohan nasional digitalisasi bantuan sosial. Kami juga memastikan sistem yang dibangun tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar berdampak pada ketepatan sasaran bantuan,” ujarnya.
Pelaksanaan aktivasi IKD di Kota Mataram telah dimulai sejak 14 April 2026 dengan menyasar pilar-pilar sosial yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Antara lain Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Satuan Tugas (Satgas), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta operator SIKS NG di tingkat kelurahan.
Kegiatan ini kemudian dilanjutkan pada tahap kedua pada 20 April 2026 guna memperluas jangkauan peserta. Hingga saat ini, sebanyak 91 pilar sosial telah berhasil melakukan aktivasi IKD.
Capaian ini menjadi langkah awal yang signifikan memastikan kesiapan sumber daya manusia mendukung sistem bantuan sosial berbasis digital di Kota Mataram. Muzakir menekankan keterlibatan pilar sosial menjadi kunci keberhasilan implementasi di lapangan.
“Pilar sosial adalah ujung tombak kami. Dengan mereka sudah mengaktifkan IKD, maka proses pendataan, verifikasi, hingga pendampingan masyarakat bisa berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan. Ini bagian penting dari upaya kita menjawab kepercayaan pemerintah pusat kepada Kota Mataram,” tegasnya.
Baca Juga: Tameng Pesisir Ampenan: PUPR Mataram Tuntaskan Pemasangan Boulder di Titik Rawan Abrasi
Ke depan, Dinas Sosial Kota Mataram akan terus memperluas aktivasi IKD dengan menyasar kader Posyandu. Para kader ini akan diproyeksikan sebagai Agen Perlindungan Sosial yang memiliki peran strategis membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar dapat mengakses layanan bantuan sosial berbasis digital.
“Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat tertinggal dalam proses digitalisasi ini. Karena itu, kader Posyandu akan kami libatkan sebagai Agen Perlindungan Sosial,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kota Mataram optimistis dapat menjawab kepercayaan sebagai daerah percontohan nasional. Digitalisasi bantuan sosial menjadi instrumen nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan.
Program ini sekaligus menegaskan arah pembangunan Kota Mataram menuju tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi. “Ini sejalan dengan komitmen Wali Kota dalam mendorong transformasi pelayanan publik di berbagai sektor,” pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin