LombokPost - Pemerintah Kota Mataram mulai memprioritaskan penguatan sektor pelayanan dasar dalam usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Dari total 200 formasi yang diajukan ke pemerintah pusat, kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan menjadi yang paling dominan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono, mengatakan kebutuhan aparatur di sektor pendidikan dan kesehatan masih cukup tinggi sehingga menjadi prioritas utama dalam usulan tahun ini. “Masih guru dan kesehatan, dan itu paling banyak,” ujarnya, Selasa (12/5).
Menurutnya, usulan 200 formasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kualitas pelayanan publik. Di tengah kebutuhan aparatur yang terus berkembang.
Di samping itu menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun. Tambahan formasi juga dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Kita sudah usulkan 200 formasi,” katanya.
Ia menjelaskan, hingga saat ini pemkot masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait jadwal dan mekanisme pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2026. Namun proses pengusulan formasi tetap dilakukan lebih awal agar kebutuhan daerah dapat segera dipetakan dan diperjuangkan ke pusat.
Menurutnya, fokus pemerintah pusat saat ini kemungkinan masih tertuju pada penyelesaian tahapan rekrutmen pegawai koperasi merah putih yang sedang berjalan secara nasional. “Fokus pusat saat ini masih menyelesaikan proses koperasi merah putih,” ujarnya.
Meski demikian, pemkot tetap optimistis proses rekrutmen CPNS akan berjalan setelah seluruh tahapan dan petunjuk teknis dari pusat diterbitkan. Ia mengatakan tambahan guru dan tenaga kesehatan dinilai sangat penting karena dua sektor tersebut menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan memang menjadi perhatian utama pemerintah daerah,” katanya.
Baca Juga: Camat Ampenan hingga Lurah Monjok Bakal Definitif, BKPSDM Mataram Kebut Proses Mutasi!
Selain memperkuat pelayanan publik, usulan formasi tersebut juga menjadi bagian dari regenerasi aparatur sipil negara di lingkungan pemkot. Saat ini sejumlah ASN di berbagai OPD mulai memasuki usia pensiun sehingga pemerintah perlu menyiapkan pengganti secara bertahap.
Ia menjelaskan, jadwal resmi rekrutmen baru akan diumumkan setelah seluruh usulan formasi daerah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. “Nanti setelah formasinya di-ACC baru keluar penjadwalannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, proses rekrutmen CPNS biasanya mulai bergerak pada triwulan ketiga. Namun hingga kini pemkot masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB.
“Belum ada juklak dan juknis resmi yang keluar,” tutupnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin