LombokPost – Jajaran anggota DPRD Kota Mataram kebanjiran aduan dan curahan hati (curhat) dari masyarakat yang mengeluhkan beratnya tekanan ekonomi serta sulitnya mencari nafkah saat ini. Kondisi ini membuat legislatif mendesak jajaran eksekutif, khususnya Wali Kota Mataram, lebih proaktif mengulurkan bantuan nyata kepada warga terdampak.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram Baiq Zuhar Parhi, memaparkan sebagai perpanjangan tangan rakyat, ruang komunikasi para anggota dewan tidak pernah sepi dari pesan-pesan darurat warga yang membutuhkan pertolongan ekonomi, mulai dari modal usaha hingga pemenuhan kebutuhan dasar.
"Enggak, kita DPR yang istilahnya siang malam kita terima WA, terima ini, terima itu. Terima curhatan, terima ini, terima itu," kata Baiq Parhi blak-blakan, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai, Wali Kota memiliki kewenangan penuh atas kendali anggaran daerah dan seharusnya bisa menginstruksikan dinas-dinas teknis, seperti Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Bagian Umum, untuk segera mengintervensi kemiskinan di lapangan.
"Lebihan sih Walikota. Kalau Walikotanya kan tinggal diskusi dan perintah bagian Kesra bantu. Bagian Umum bantu," desaknya.
Bahkan, politisi ini menyarankan agar anggaran-anggaran yang bersifat internal birokrasi, bisa dialihkan untuk menyokong program jaring pengaman sosial bagi emak-emak dan pelaku usaha kecil yang terhimpit.
"Saatnya efisiensi juga diarahkan untuk membatu warga," usulnya.