LombokPost – Kementerian Lingkungan Hidup (LH) melalui Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (LH) Bali dan Nusa Tenggara mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Mataram dalam mendorong edukasi pengelolaan sampah dan pemanfaatan lubang resapan biopori di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Dony Arif Wibowo, Perwakilan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (LH) Bali dan Nusa Tenggara dalam kegiatan sosialisasi pemanfaatan biopori dan pembagian bibit pohon di Kelurahan Pejeruk, Kota Mataram. Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, pemerintah kelurahan, kader lingkungan, hingga mahasiswa Universitas Mataram.
“Kami mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram, DLH, kelurahan, dan adik-adik Universitas Mataram. Ini langkah edukasi yang sangat penting,” ujarnya, Minggu (24/5/2026).
Ia menjelaskan, lubang resapan biopori pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan daya serap air hujan ke dalam tanah, terutama di kawasan perkotaan yang padat dan dipenuhi perkerasan.
“Kenapa disebut lubang resapan? Karena memang fungsinya untuk meresapkan air hujan. Wilayah perkotaan itu banyak perkerasan, sehingga air hujan langsung masuk drainase dan menyebabkan saluran cepat penuh,” katanya.
Baca Juga: Mahasiswa Ilmu Lingkungan Unram Turun Edukasi Biopori dan Pengelolaan Sampah di Pejeruk
Menurutnya, jika biopori dibuat secara masif, maka manfaatnya bukan hanya mengurangi genangan, tetapi juga menjaga cadangan air tanah perkotaan.
Selain itu, biopori juga dapat dimanfaatkan untuk pengolahan sampah organik rumah tangga. Sampah organik dimasukkan ke dalam lubang sehingga terurai secara alami di dalam tanah.
Dalam kesempatan tersebut, pihak Kementerian Lingkungan Hidup juga mengingatkan target nasional pengelolaan sampah yang harus tuntas pada tahun 2029.
“Tahun 2029 target nasional pengelolaan sampah harus selesai 100 persen. Artinya tidak boleh lagi ada sampah yang terbuang sembarangan atau TPA open dumping yang tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.
Ia menyebut, posisi pengelolaan sampah di NTB saat ini baru mencapai sekitar 29,20 persen. Artinya sebagian besar sampah masih belum terkelola secara optimal dan banyak yang berakhir di lingkungan.
“Kalau rata-rata NTB baru 29-30 persen, berarti sekitar 70 persen sisanya masih banyak yang terbuang di lingkungan,” katanya.
Meski demikian, ia menilai kondisi Kota Mataram relatif lebih baik dibanding daerah lain. Namun ancaman krisis sampah tetap membayangi karena Kota Mataram masih sangat bergantung pada TPA Kebon Kongok.
“Selama TPA Kebon Kongok masih bisa menerima sampah, kita merasa aman. Tapi ketika kapasitasnya darurat atau tidak lagi mampu menampung sampah dari Mataram dan Lombok Barat, maka kita bisa menghadapi kondisi seperti tahun 2025 lalu, saat sampah menumpuk di mana-mana,” jelasnya.
Ia mengingatkan masyarakat pada kondisi ketika pembatasan ritase truk ke TPA sempat terjadi. Saat itu banyak TPS di sudut Kota Mataram penuh oleh tumpukan sampah.
Baca Juga: DLH Kota Mataram Optimalkan Biopori Guna Konservasi Air dan Tekan Volume Sampah
“Bayangkan kalau benar-benar ditutup. Karena itu kita harus mulai mengelola sampah dari sumber,” tegasnya.
Sebagai contoh, kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara di Mataram telah menerapkan konsep zero waste atau minim sampah.
“Kami sudah mengelola sampah organik sendiri. Kami pelihara maggot. Tidak ada satu pun sampah organik dari kantor kami yang keluar,” katanya.
Sementara untuk sampah anorganik seperti plastik, kardus, dan kertas, seluruhnya dipilah sejak awal agar mudah dimanfaatkan kembali.
“Kalau ada pemulung datang, tinggal dibawa. Tidak perlu memilah lagi karena sudah kami pisahkan,” ujarnya.
Baca Juga: Bukan Menggusur, Ini Cara Humanis DPMPTSP Mataram Edukasi UMKM Ukir Kawi yang Belum Kantongi NIB
Ia berharap pola serupa dapat diterapkan masyarakat mulai dari rumah tangga. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak selalu membutuhkan teknologi mahal karena biopori merupakan solusi sederhana dengan manfaat besar.
“Kalau kantor kami bisa melakukan itu, saya yakin ibu-ibu di rumah juga bisa,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut diketahui jumlah lubang biopori yang sudah dibuat di wilayah setempat baru sekitar 60 titik. Jumlah itu dinilai masih sangat sedikit jika dibandingkan kebutuhan satu kelurahan.
“Harapannya nanti setiap rumah, kantor, dan fasilitas umum yang memiliki area perkerasan bisa memiliki lubang resapan biopori. Ini murah, gampang dibuat, tapi manfaatnya besar,” tutupnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin