LombokPost – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram kembali menorehkan prestasi bergengsi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian ini sekaligus mempertegas konsistensi Kota Mataram dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di tengah tantangan pengelolaan fiskal daerah yang semakin kompleks.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB Suparwadi, kepada Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman dalam seremoni resmi yang berlangsung di Auditorium Lantai III Kantor BPK NTB.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah. Penilaian ini diberikan setelah BPK menilai laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai, serta tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan.
Bagi Pemkot Mataram, capaian WTP ke-12 kali berturut-turut ini bukan sekadar prestasi administratif. Lebih dari itu, penghargaan tersebut dinilai menjadi indikator penting bahwa pengelolaan anggaran pembangunan daerah berjalan secara sehat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Baca Juga: Sabet Atensi Turis, Duel Pepadu Sekarwangi vs Macan Kawangan Pecahkan Arena Loang Baloq!
Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Capaian ini adalah bentuk komitmen bersama untuk terus menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Ini bukan hanya prestasi pemerintah, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat Kota Mataram,” ujarnya.
Ia menegaskan, opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran daerah agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan NTB Suparwadi menekankan bahwa opini WTP menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan sesuai regulasi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tetap harus dibarengi dengan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. "Demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan," tegasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin