LombokPost - Anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi PPP Herman Fanani menyoroti cara promosi salah satu hotel yang ramai diperbincangkan di media sosial karena menggunakan diksi yang dinilai mengandung konotasi negatif dan tidak sesuai dengan norma kesopanan masyarakat.
Menurutnya, promosi usaha memang sah dilakukan untuk menarik minat konsumen. Namun, cara penyampaiannya tetap harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan adab ketimuran yang selama ini dijunjung masyarakat.
"Boleh dia (hotel, Red) berpromosi, silakan mempromosikan hotelnya, cuma tetap menggunakan adab ketimuran kita. Pakailah bahasa-bahasa yang baik dan benar," ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Sebagai wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan lokasi hotel tersebut, Herman menilai promosi tidak harus menggunakan kata-kata yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Ia mengatakan masih banyak aspek positif yang dapat diangkat untuk memasarkan sebuah hotel, mulai dari kebersihan, kenyamanan, hingga fasilitas yang tersedia bagi tamu.
"Misalnya suasana dan kebersihan hotelnya, bagaimana fasilitas di kamar, itu kan bisa menjadi bahan promosi. Tidak mesti harus memakai kata-kata yang tidak senonoh seperti itu," katanya.
Herman mengaku prihatin saat melihat unggahan promosi tersebut beredar luas di media sosial. Menurutnya, sejumlah istilah yang digunakan telah memiliki konotasi negatif di tengah masyarakat sehingga berpotensi membentuk citra yang kurang baik.
"Kita pun miris membacanya, melihatnya di media sosial. Karena di masyarakat konotasinya sudah negatif sekali. Jangan sampai image yang terbentuk di masyarakat harus seperti itu," tegasnya.
Meski demikian, Herman mengingatkan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah sebelum menarik kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas materi promosi tersebut.
Ia menilai perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah konten tersebut benar-benar dibuat atas arahan pihak hotel atau merupakan kreativitas pihak lain.
Menurutnya, dalam praktik promosi saat ini banyak pelaku usaha menggunakan jasa influencer untuk memperluas jangkauan pemasaran. Karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu apakah diksi yang digunakan merupakan arahan dari pemberi kerja atau murni hasil kreativitas pembuat konten.
"Apakah ini memang kreasinya dari influencer itu sendiri atau memang ada arahan dari pemilik hotelnya. Kita belum tahu ini," ujarnya.
Herman menjelaskan, bisa saja seorang influencer diberi kebebasan penuh untuk membuat konsep promosi selama mampu menarik perhatian publik. Sebaliknya, tidak menutup kemungkinan terdapat arahan khusus dari pihak yang menggunakan jasa promosi tersebut.
Karena itu, ia menilai langkah yang paling tepat adalah melakukan klarifikasi kepada pihak yang mengunggah konten agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun saling tuding tanpa dasar yang jelas.
"Mungkin nanti kita coba berbicara dengan influencer yang mem-posting itu. Kita ingin mendengar dari sudut pandang mereka sehingga kita juga tidak salah berstatemen dan tidak saling menuduh yang tidak-tidak," pungkasnya.