LombokPost – Pemerintah Kota Mataram terus memperkuat kesiapan pelaksanaan proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) melalui penguatan kapasitas para pemangku kepentingan. Salah satunya dengan menggelar Workshop dan Pelatihan Gender dan Safeguards yang berlangsung pada 2–4 Juni 2026 sebagai bagian dari implementasi prinsip Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) dalam pembangunan sanitasi perkotaan.
Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri, menegaskan pembangunan sanitasi modern harus dipandang sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. “Pembangunan infrastruktur sanitasi pada saat ini bukan semata-mata membangun jaringan perpipaan, instalasi atau fasilitas fisik lainnya. Lebih dari itu, pembangunan sanitasi adalah upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kesehatan lingkungan, serta meningkatkan pelayanan dasar,” ujarnya, Selasa (2/6).
Kegiatan yang difasilitasi National Project Management Consultant for Citywide Inclusive Sanitation Project (NPMC CISP) tersebut diikuti berbagai organisasi perangkat daerah, camat, lurah, aparat kewilayahan, serta perwakilan masyarakat dari wilayah penerima manfaat proyek SPALD-T. Hadir dalam workshop Direktur Sanitasi pada Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian PU Prasetyo.
Workshop ini bertujuan memastikan pembangunan sanitasi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata. Namun juga mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, serta masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Baca Juga: Direktur RS Mandalika Kawal Langsung Layanan Kesehatan di Sirkuit dan Tengah Masyarakat
Menurut Alwan, keberhasilan proyek sanitasi tidak hanya diukur dari panjang jaringan perpipaan atau jumlah fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan secara serius hingga tuntas agar pemahaman mengenai prinsip GEDSI dapat diterapkan dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek di lapangan.
“Harapan kami, harapan saya, dan harapan teman-teman semuanya, yang dari kelurahan, dari Kecamatan Sekarbela dan Ampenan, termasuk seluruh pengurus dan pihak terkait, tolong diikuti sampai dengan tuntas,” pesannya.
Melalui pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai aspek gender, perlindungan sosial, mitigasi dampak pembangunan, strategi komunikasi dengan masyarakat, hingga mekanisme pelibatan kelompok rentan dalam proses pembangunan sanitasi. Workshop ini menjadi bagian penting dari persiapan pelaksanaan proyek SPALD-T atau Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP) yang saat ini mulai memasuki tahap pembangunan di Kota Mataram.
Program yang didukung Kementerian Pekerjaan Umum tersebut merupakan salah satu proyek sanitasi terbesar yang pernah dilaksanakan di Kota Mataram. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning menjelaskan pemerintah daerah saat ini terus melakukan berbagai persiapan untuk mendukung kelancaran proyek tersebut.
Baca Juga: Wawali TGH Mujiburrahman: Ponpes Darul Kutub Assalafiyah Harus Jadi Benteng Karakter Generasi Muda
“Yang membangun sarana dan prasarananya adalah Kementerian PU. Kita sebagai penerima manfaatnya. Setelah selesai nanti, pengelolaannya akan diserahkan kepada pemerintah daerah,” jelasnya.
Selain menyiapkan dokumen lingkungan dan kelembagaan pengelola, Pemkot juga mempersiapkan perluasan layanan kepada masyarakat. Melalui program sambungan rumah agar manfaat proyek dapat dirasakan secara maksimal.
Pada tahap awal, pemerintah pusat akan memfasilitasi sekitar 4.500 sambungan rumah. Selanjutnya pemerintah daerah ditargetkan menambah sedikitnya 9.000 sambungan rumah sehingga cakupan pelayanan sanitasi dapat terus diperluas.
“Pendanaannya nanti bisa melalui DAK, tetapi pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” terangnya.
Melalui workshop GEDSI ini, Pemkot berharap seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama bahwa pembangunan sanitasi bukan sekadar membangun infrastruktur. “Melainkan juga memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan yang aman, sehat, setara, dan berkelanjutan tanpa ada kelompok yang tertinggal,” pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin