LombokPost – Dinas Pariwisata Kota Mataram bergerak cepat merespons keresahan masyarakat terkait beredarnya promosi sejumlah hotel melati yang menggunakan narasi vulgar di media sosial. Tidak menunggu lama, jajaran Dinas Pariwisata langsung turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi sekaligus memberikan pembinaan kepada pelaku usaha yang menjadi sorotan publik.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahya Samudra, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat.
"Kita merespons secara cepat dinamika yang muncul di masyarakat, terutama hal-hal yang dinilai kurang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Karena perhotelan juga membawa citra kepariwisataan daerah," ujarnya, Rabu (3/6/2026).
Menurut Cahya, kedatangan tim Dinas Pariwisata ke lokasi bukan untuk mencari kesalahan maupun mematikan usaha yang sedang berjalan. Sebaliknya, pemerintah hadir untuk melakukan pendekatan persuasif melalui klarifikasi dan pembinaan agar aktivitas promosi usaha tetap berjalan dalam koridor yang sesuai dengan norma hukum dan norma kepatutan masyarakat.
"Kita turun untuk tabayun sekaligus mengingatkan. Kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma, tentu kita sampaikan secara baik-baik. Tujuan kita bukan melarang orang berusaha, tetapi mengarahkan supaya usaha dijalankan sesuai aturan dan norma yang berlaku," katanya.
Selain mendatangi lokasi secara langsung, Dinas Pariwisata juga melakukan pendekatan melalui media sosial dengan menyampaikan imbauan kepada akun hotel maupun kreator konten yang terlibat dalam promosi tersebut.
"Kita juga melakukan komunikasi melalui media sosial, termasuk menyampaikan imbauan kepada akun yang bersangkutan agar lebih bijak dalam membuat konten promosi," jelasnya.
Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, tim Dinas Pariwisata tidak bertemu langsung dengan pemilik usaha. Namun komunikasi dilakukan dengan pihak pengelola yang berada di lokasi.
Menurut Cahya, salah satu hal yang langsung disampaikan pemerintah adalah permintaan agar konten yang memicu polemik tersebut segera diturunkan dari media sosial.
"Yang terpenting saat itu adalah bagaimana konten tersebut segera di-take down terlebih dahulu. Karena kalau terlalu lama dibiarkan beredar, dampak sosialnya bisa semakin luas," ujarnya.
Ia menilai penyebaran konten dengan narasi yang tidak tepat berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama bagi generasi muda yang menjadi pengguna aktif media sosial.
Karena itu, pemerintah memilih mengambil langkah cepat untuk meminimalkan dampak yang mungkin timbul sembari terus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha.
Cahya berharap peristiwa tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pelaku usaha pariwisata di Kota Mataram agar lebih berhati-hati dalam menyusun strategi promosi. "Kita berharap semua pelaku usaha pariwisata memahami bahwa Kota Mataram memiliki citra yang baik dan harus dijaga bersama. Promosi boleh kreatif, tetapi jangan sampai bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat," katanya.
Menurutnya, pelaku usaha tentu memiliki kebebasan untuk berinovasi dan berkreasi dalam memasarkan produknya. Namun kreativitas tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan reputasi daerah yang selama ini dibangun bersama.
"Silakan berkreasi. Kita memahami dunia usaha membutuhkan kreativitas untuk bertahan dan berkembang. Tetapi bukan berarti bertahan hidup harus merusak kehidupan atau merusak citra daerah. Kreativitas jangan sampai menghancurkan reputasi yang sudah kita bangun bersama," tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pelaku industri pariwisata untuk menjadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kemajuan sektor pariwisata harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai budaya, norma sosial, dan karakter religius masyarakat Kota Mataram.
"Kita ingin pariwisata tumbuh, usaha berkembang, tetapi tetap selaras dengan nilai-nilai yang menjadi identitas Kota Mataram. Itu yang harus kita jaga bersama," pungkasnya.