LombokPost - Upaya menekan angka stunting di Kota Mataram tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan anggaran pemerintah. Dinas Kesehatan Kota Mataram terus memperluas pola kolaborasi dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari organisasi profesi, lembaga penelitian, hingga donor internasional untuk memperkuat intervensi kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan.
Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui implementasi program SMART Multiple Micronutrient Supplementation (SMART MMS) yang diinisiasi Summit Institute for Development (SID) dengan dukungan Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) melalui Sight and Life (SAL).
Dalam kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Implementasi SMART MMS di Kota Mataram, Dinas Kesehatan menegaskan persoalan stunting tidak bisa ditangani oleh pemerintah sendiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk memperkuat program-program pencegahan sejak dini.
“Atas nama Pemerintah Kota Mataram, kami menyampaikan apresiasi kepada Summit Institute for Development dan seluruh mitra yang telah memberikan perhatian besar terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu hamil dan pencegahan masalah gizi di Kota Mataram,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Emirald Isfihan, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, kesehatan ibu hamil merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, intervensi tidak boleh dimulai ketika anak sudah lahir dan mengalami stunting, tetapi harus dilakukan sejak masa kehamilan.
Anemia dan kekurangan mikronutrien pada ibu hamil masih menjadi tantangan yang berpotensi memicu lahirnya bayi dengan berat badan lahir rendah maupun stunting. Untuk menjawab persoalan tersebut, program SMART MMS menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui pemberian suplemen mikronutrien, pendampingan, edukasi, pemantauan, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kepatuhan konsumsi suplemen.
“Program ini tidak hanya berbicara tentang distribusi suplemen, tetapi juga membangun sistem pendampingan, pemantauan, edukasi, serta pemanfaatan inovasi digital untuk meningkatkan kepatuhan ibu hamil,” katanya.
Kehadiran program ini menjadi contoh bagaimana persoalan kesehatan masyarakat dapat dikerjakan secara gotong royong. Pemerintah daerah menyediakan dukungan regulasi, fasilitas pelayanan kesehatan, serta tenaga kesehatan di lapangan. Sementara mitra pembangunan menghadirkan dukungan pendanaan, riset, inovasi, dan penguatan kapasitas.
Model kolaborasi semacam ini dinilai penting di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, cakupan program kesehatan dapat diperluas tanpa sepenuhnya membebani keuangan daerah.
Implementasi awal SMART MMS akan dilakukan di enam puskesmas, yakni Puskesmas Karang Pule, Dasan Agung, Mataram, Cakranegara, Tanjung Karang, dan Pejeruk. Keenam puskesmas tersebut akan menjadi lokasi percontohan untuk menguji efektivitas pendekatan yang digunakan sebelum dikembangkan lebih luas.
Baca Juga: Soal Adrien Rabiot, AC Milan Wajib Cerdik
Selain melibatkan tenaga kesehatan puskesmas, program ini juga mendapat dukungan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). Keterlibatan para ahli tersebut diharapkan memastikan seluruh intervensi yang dilakukan tetap berbasis bukti ilmiah dan sesuai standar pelayanan kesehatan.
dr. Emirald berharap kolaborasi yang terbangun melalui SMART MMS dapat menjadi model penanganan stunting yang berkelanjutan. Sebab, keberhasilan menurunkan stunting tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap kualitas generasi masa depan.
“Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan generasi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih berkualitas di masa depan,” tutupnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin