"Untuk megatasi abrasi BPBD Kota Mataram saat ini hanya melakukan tindakan sementara berupa imbauan dan pemasangan tanggul darurat," ujar Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Mataram Arif Rahman, Sabtu (9/1) lalu.
Langkah penanganan ini hanya bersifat jangka pendek. Tanggul darurat dipasang untuk mengurangi risiko abrasi yang lebih parah. Namun hal itu tidak menghentikan abrasi. Sementara imbaun dilakukan agar warga lebih waspada mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.
"Mengatasi masalah abrasi ini, ke depannya harus di bangun pemecah ombak. Sedangkan untuk warga perlu di lakukan relokasi ke wilayah yang lebih jauh dari bibir pantai," sarannya.
Sehingga penanganan ini perlu dukungan dari semua pihak. Baik dari pusat, provinsi maupun dari pihak swasta. Sesuai dengan slogan yang digaungkan oleh Presiden Jokowi pada Rakornas kebencanaan yakni bencana adalah urusan bersama.
Tidak bisa hanya mengandalkan BPBD Kota Mataram untuk menyelesaikan persoalan abrasi Pantai Mapak. "Jadi tindakan kami untuk pengurangan risiko bencana terhadap mapak sampai saat ini masih bersifat sementara," tegasnya.
Pemerintah Kota Mataram menurutnya tengah membahas alternatif lainnya untuk mengatasi masalah ini.
Terpisah, Kepala Lingkungan Mapak Indah H Ahmad Zuhdi berharap pemerintah bisa mengambil langkah cepat mencari solusi abrasi ini. Lantaran, abrasi memberikan banyak dampak buruk bagi warganya.
"Rumah warga kami rusak. Kemudian pantai yang juga menjadi kawasan wisata, itu terdampak," bebernya.
Padahal, warga baru saja berjuang menggeliatkan pariwisata Pantai Mapak. Untuk menghidupkan geliat ekonomi di tengah pandemi. Sayangnya mereka harus berhadapan dengan abrasi.
Warga sudah berikhtiar memasang bronjong. Tetapi itu tidak bisa mencegah abrasi. "Jadi kami berharap wali kota baru nanti bisa segera menyelesaikan persoalan ini," harapnya. (ton/r3) Editor : Administrator