"Ini perintah langsung dari pak wali kota sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan beliau dengan wakil gubernur beberapa waktu lalu," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram M Nazarudin Fikri kepada Lombok Post.
Kota Mataram sebagai etalase dari Provinsi NTB diminta fokus menangani persoalan sampah. Maka Wali Kota H Mohan Roliskana dan Wakil Wali Kota TGH Mujiburrahman mengambil langkah cepat. Memberikan waktu dua pekan bagi DLH dan instansi terkait untuk membersihkan sampah di sejumlah lokasi.
Salah satunya adalah depo sampah di samping jembatan Ampenan yang berada tak jauh dari pusat pemerintahan. Depo yang berada di samping jalan nasional ini kerap dikeluhkan karena menimbulkan bau busuk di sekitar lokasi. Sampah juga kerap meluber ke jalan akibat tumpukan sampah yang berlebih.
Selain menutup sejumlah TPS, Fikri mengaku wali kota dan wakil wali kota memiliki komitmen kuat menangani masalah sampah melalui kebijakannya. Salah satunya ditunjukkan dengan dengan dukungan agar rate pengangkutan sampah bisa dilakukan tiga kali sehari. Menyesuaikan dengan aturan yang semula hanya bisa dilakukan satu kali dalam sehari.
"Anggarannya sudah ada. Secara adminstrasi kami dibantu untuk bisa belanja BBM tiga kali angkut per hari," tuturnya.
Dengan kebijakan ini, kendala di awal tahun yang sempat dihadapi sudah ada solusinya. Sehingga penumpukan sampah di beberapa TPS bisa dihindari.
Kemudian untuk mencegah wajah kota dari tumpukan sampah, Satgas DLH secara rutin akan memantau sejumlah TPS liar. Menghindari warga membuang sampah sembarangan. "Alhamdulillah gaji buruh dan PTT petugas sampah yang belum terbayar sejak Januari, Februari dan Maret sekarang juga sudah terbayarkan. Ini yang membuat mereka sekarang semangat bekerja," katanya.
Untuk menuntaskan persoalan sampah di Kota Mataram, Fikri mengaku pihaknya saat ini sangat membutuhkan mini loader. Fungsi mini loader ini untuk memasukkan sampah ke dalam truk.
"Harganya sekitar Rp 300 juta untuk ditempatkan di sejumlah TPS. Ini yang kami butuhkan menghindari penumpukan sampah di TPS," ucapnya.
DLH Kota Mataram saat ini hanya memiliki satu ekskavator kecil untuk memasukkan sampah ke dalam truk. Itu yang digunakan keliling ke 20 lokasi TPS. "Makanya mini loader ini yang kami butuhkan," cetusnya.
Ia mempersilakan sejumlah pihak memberikan kritik dan masukan terhadap DLH. Dengan catatan untuk mencari solusi bersama-sama untuk menangani sampah. DLH juga mengajak pemerintah kelurahan dan kecamatan bekerja sama menangani persoalan sampah. Begitu juga dengan anggota dewan.
Fikri mengapresiasi bantuan Pokir anggota DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati untuk DLH Kota Mataram. Nyayu dinilai punya komitmen menangani masalah sampah dengan mengalokasi anggaran sekitar Rp 250 juta untuk pengadaan lahan TPS.
"Karena di TPS Kebon Talo ini sifatnya sementara. Kami akan cari lokasi beru pengadaan lahan yang pas dengan anggaran Bu Nyayu," katanya.
Dukungan seperti ini diharapkan juga datang dari anggota dewan lain. Seperti yang disampaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram agar Pokir anggota dewan bisa difokuskan untuk penanganan sampah.
Sementara Lurah Ampenan Utara Muslimin mengaku keberadaan TPS persis di samping kantor lurah tidak menjadi masalah bagi pihaknya. Selama penanganannya sesuai penjelasan pihak DLH. Sampah yang datang langsung diangkut menggunakan truk. Sehingga tidak ada lagi sampah yang dibiarkan mengendap.
"Tentu kita dukung sambil kita lihat bagaimana perkembangannya. Ini juga demi kemaslahatan bersama," katanya.
Di lokasi TPS Kebon Talo, DLH menyiapkan satgas yang secara khusus memantau operasional TPS selama 24 jam. Termasuk mengantisipasi adanya warga luar Mataram membuang sampah ke TPS ini. TPS ini rencananya juga dilengkapi dengan CCTV. Mengingat lokasi TPS berada di perbatasan Kota Mataram dengan Lombok Barat. (ton/r3) Editor : Administrator