Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana bersama Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Miftaurrahman pekan lalu sudah mendatangi pemerintah pusat di sejumlah kementerian. Mereka meminta dukungan anggaran dari pusat untuk pembangunan kantor wali kota yang diperkirakan menelan anggaran Rp Rp 176 miliar tersebut.
“Pak Wali ikhtiar untuk meminta bantuan sumber pendanaan dari pemerintah pusat,” jelas Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Miftahurrahman kepada Lombok Post, pekan lalu ditanya mengenai kunjungannya ke pemerintah pusat.
Untuk membangun kantor ini, Miftah mengatakan Pemkot memang kesulitan jika mengandalkan APBD Kota Mataram. Karena kondisi keuangan daerah sangat terbatas akibat pandemi COVID-19. Maka satu-satunya jalan adalah dengan meminta bantuan pemerintah pusat.
Rencananya, bangunan kantor wali kota yang baru akan dibangun lima lantai. Pembangunan kantor ini dinilai penting karena kantor yang ada saat ini kurang representatif. “Makanya kami berusaha meminta dukungan dari pusat,” jelas Miftah.
Pengamat kebijakan publik Universitas Muhammadiyah Mataram Dr. H Muhammad Ali menegaskan, saat ini memang sudah saatnya Pemkot Mataram punya kantor wali kota baru. Karena ini akan menjadi salah satu indikator sebuah kemajuan kota.
“Karena Mataram ini merupakan miniatur NTB. Wajahnya NTB ya Mataram,” jelasnya.
Sehingga pembangunan kantor wali kota baru menurutnya tidak hanya penting tetapi juga menjadi kebutuhan. Selain untuk merepresentasikan kemajuan NTB, tetapi juga untuk memberikan pelayanan masksimal kepada masyarakat.
“Dengan kekuatan lobi pak wali, saya optimistis beliau mendapatkan bantuan itu. Berapapun besarannya, tetapi memang kita butuh bantuan dari pusat untuk pembangunan kantor wali kota pindah ke selatan,” paparnya.
Dengan pindahnya kantor wali kota ke wilayah selatan Kota Mataram, maka Dekan Fisipol Uiversitas Muhammadiyah Mataram ini juga yakin pengembangan kota ini bisa bergeser ke selatan. Terlebih dengan adanya ruang terbuka hijau di wilayah selatan yang sangat mendukung konsep pengembangan kota yang lebih hijau.
Kantor wali kota diterangkan Ali menjadi kebutuhan tidak hanya Kota Mataram tetapi provinsi NTB. Karena Mataram sebagai pusat jasa dan pemerintahan. Maka perlu dibackup oleh pemerintah provinsi khususnya gubernur, anggota DPR dan DPD RI.
“Itu pak Rachmat Hidayat dan yang lainnya selaku anggota DPR RI perwakilan masyarakat di NTB harusnya bisa membantu memperjuangkan (pembangunan kantor wali kota). Begitu juga pak gubernur, karena provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat,” pintanya.
Apalagi dengan adanya MotoGP, harusnya kemajuan Mataram juga bisa paralel dengan terlaksananya berbaga event internasional di Pulau Lombok. Sehingga mewujudkan Kota Mataram menjadi kota metro tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tetapi juga provinsi dan semua pihak.
“Rencana pembangunan kantor wali kota ini sudah lama direncanakan, sejak HL Mujitahid (Mantan Wali Kota Mataram) masih hidup. Kalau istilah sasaknya ayo kita sama-sama ‘beriuk tinjal’, sama-sama mendorong ini terwujud,” tandasnya.
Ia menegaskan kepentingan untuk terbangunnya Kantor Wali Kota Mataram baru bukan semata-mata kepentingan wali kota atau Pemkot Mataram. Tetapi ini memang menjadi kebutuhan banyak pihak seperti Provinsi dan masyarakat NTB. Harus dibarengi NTB sebagai tuan rumah penyelenggara event internasional dengan kemajuan kota. Terlepas dari kepentingan apapun khususnya tendensi politik. (ton/r3)
Editor : Administrator