LombokPost - Pemerintah Provinsi NTB diberikan mandat penuh untuk mengelola Pelabuhan Pemenang, Kecamatan Pemenang dan Pelabuhan Carik, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Ke depan, pengelolaan dua pelabuhan yang kini berstatus Pelabuhan Pengumpan Regional NTB itu akan dimaksimalkan dan diharapkan akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat.
“Terima kasih dan apresiasi atas nama Pj gubernur NTB kepada jajaran Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Perhubungan Laut atas beberapa aset yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah NTB,” kata Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Drs H Fathurrahman, M.Si.
Atas nama Pemprov NTB, Pj Sekda NTB H Fathurrahman bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB HL Mohammad Faozal menerima otentik berita acara serah terima pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional NTB oleh Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Laut Roland Panjaitan di Gedung Karsa Lt 4 Kemenhub RI, Jakarta.
Berita acara penyerahan pengelolaan telah ditandatangani Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi. Penyerahan meliputi personel, pendanaan, sarana dan prasarana, dan dokumen pelabuhan. Yakni Pelabuhan Pemenang dan Pelabuhan Carik.
“Terima kasih dan kami Pemerintah Provinsi NTB sangat apresiasi khususnya Ditjen Perhubungan Laut,” kata Penjabat Sekda NTB H Fathurrahman.
Menurut H Fathurrahman, penyerahan pengelolaan Pelabuhan Pemenang dan Pelabuhan Carik KLU tentu sangat berarti bagi Pemprov NTB. Selain bisa meningkatan kualitas pelayanan di pelabuhan, juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB HL Mohammad Faozal mengatakan, Pelabuhan Pemenang dan Pelabuhan Carik sudah naik status menjadi pelabuhan pengumpan. Pelabuhan pengumpan maksudnya, pelabuhan yang fungsi utamanya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri.
Selain itu, tempat alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas. Serta pelabuhan yang menjadi pengumpan bagi pelabuhan lain, tempat asal tujuan penumpang atau barang, dan angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
Perubahan status tersebut telah melalui pengkajian terkait personel, pembiayaan, sarana dan prasarana, dan dokumen. “Persyaratannya sudah lengkap. Dan Kementerian Perhubungan resmi menyerahkan pengelolaan dua pelabuhan tersebut ke Pemprov NTB,” katanya.
Menurut HL Faozal, aktivitas penyeberangan penumpang di kedua pelabuhan tersebut, khususnya Pelabuhan Pemenang menuju tiga gili (Trawangan, Meno, dan Air) sangat tinggi. Bahkan sehari bisa mencapai ribuan orang.
Namun karena status pelabuhan tidak jelas, pengawasannya sulit dilakukan. Khsusunya di KLU, masih banyak pelabuhan yang statusnya tidak ada, termasuk pelabuhan yang berada di kawasan Teluk Nara.
“Setelah statusnya jelas dan dikelola Pemprov NTB, pengawasan aktivitas pelayaran terutama menuju Gili Trawangan bisa dilakukan secara maksimal,” jelasnya.
Dengan beralihnya pengelolaan kedua pelabuhan tersebut, Pemprov NTB akan segera melakukan koordinasi terkait kesiapan atau perbaikan infrastruktur pelabuhan.
Selanjutnya pemerintah daerah akan mendapatkan pendapatan dari retribusi parkir, retribusi pas masuk pelabuhan, jasa sandar kapal di dermaga, retribusi jasa dermaga untuk pelabuhan, dan sewa lahan untuk lapak pedagang.
“Yang terpenting, ke depan diharapkan keberadaan pelabuhan tersebut dapat menggerakkan roda perekonomian, khususnya di Tanjung, Pemenang, dan sekitarnya,” kata HL Faozal.
Sebelumnya, pemerintah daerah memberlakukan kebijakan satu pintu menuju Gili Trawangan, Air, dan Meno. Salah satunya dari Pelabuhan Pemenang.
Melalui kebijakan tersebut, wisatawan dari Bali yang menggunakan kapal cepat harus turun di Pelabuhan Pemenang. Selanjutnya jika ingin ke tiga gili, wisatawan harus menggunakan kapal publik.
Kapal angkutan menuju tiga gili disiapkan Koperasi Karya Bahari di Pelabuhan Pemenang. Kapal-kapal tersebut telah distandardisasi. Baik terkait keamanan, keselamatan, dan sumber daya manusia.
Semua sumber daya manusia yang mengoperasikan kapal sudah bersertifikat. Dan untuk memberi keamanan dan kenyamanan, maksimal setiap kapal hanya boleh mengangkut 25 penumpang.
Selain itu, penumpang yang membawa barang dalam jumlah banyak harus dipisah. Karena selain mengganggu kenyamanan penumpang lain, juga terkait dengan keamanan pelayaran.
Kesiapan armada ini menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas perhubungan. Sementara urusan keselamatan lalu lintas laut menjadi kewenangan syahbandar.
Karena itu, untuk mendukung kenyamanan pengguna Pelabuhan Pemenang, fasilitasnya harus menjadi perhatian, termasuk ruang tunggu penumpang. (lil)
Editor : Haliludin