Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Mataram mulai mengkaji program tersebut. Pihaknya sudah menyiapkan tim untuk melakukan penelitian. "Kami sudah siapkan proses kajiannya," kata Kepala Balitbang Kota Mataram Mansur, kemarin (15/10).
Ada beberapa materi yang bakal menjadi kajian. Diantaranya, penentuan rute, jumlah armada, penyiapan fasilitas, dan lainnya. "Semua kita kaji," kata dia.
Termasuk juga melakukan uji petik di masyarakat. Seperti apa keinginan dan harapan mereka. "Semua akan kita tuangkan dalam hasil kajian," ujarnya.
Mansur mengatakan, terkait dengan jalur perlu melihat lokasinya. Guna memastikan seluruh masyarakat dari seluruh lingkungan yang tidak terjangkau dapat terakses.
"Misalnya lingkungan yang tidak dilalui moda angkutan, harus mendapatkan akses. Entah akan disiapkan moda transportasi yang terhubung dengan moda angkutan di jalur utama," kata dia.
Makanya disiapkan moda khusus untuk mengangkut masyarakat di tingkat lingkungan. Supaya mereka tidak jalan kaki lebih jauh ke jalur moda di jalan utama. "Kita makanya masih menunggu jumlah moda transportasi yang disiapkan Kemenhub," ujarnya.
Selain itu, dasar kajian yang digunakan akan dilihat dari luas wilayah, kepadatan penduduk, dan lingkungannya. "Termasuk juga nanti akan diatur metode waktu pengangkutan," kata dia.
Mansur mengatakan, penyiapan transportasi masal tersebut sudah dicanangkan Pemkot Mataram di era kepemimpinan H Mohan Roliskana. Diharapkan, segera terealisasi. "Semoga setelah kami lakukan kajian bisa lebih cepat program ini berjalan," harapnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram M Saleh mengatakan, kajian nanti akan melibatkan Pemprov NTB. Sebab, Kota Mataram hanya menyediakan fasilitasnya. "Nanti angkutan moda yang disiapkan sejenis bus," kata Saleh.
Tujuan angkutan masal disiapkan untuk mengatasi kemacetan. Beberapa titik di wilayah Kota Mataram telah mengalami kemacetan. "Kemacetan itu sebagian besar disumbangkan karena semakin maraknya kepemilikan kendaraan pribadi," ujarnya.
Untuk mengurangi itu, perlu angkutan masal jadi solusinya. Tentunya, moda angkutannya juga harus berkualitas. "Kalau angkutannya sudah bagus, masyarakat pasti bakal beralih menggunakan moda transportasi. Daripada harus memilih kendaraan pribadi," kata dia.
Jika sudah selesai kajiannya, tentu nantinya akan diikuti dengan Peraturan Daerah (Perda) yang didukung Peraturan Wali Kota (Perwal). Termasuk juga nanti akan disiapkan aturan mengenai penggunaan kendaraan pribadi. "Pemerintah belum bisa mengeluarkan aturan itu, karena solusinya belum ada," ujarnya.
Jika angkutan masal itu memberikan solusi, tentunya Perwal akan disiapkan. Tujuannya untuk memperkuat keberadaan.
"Sekarang misalkan, banyak anak sekolah menggunakan kendaraan. Jika nanti angkutan masal memberikan dampak maka bisa saja nanti pelajar diminta untuk menggunakan angkutan. Tujuannya mengurai kemacetan," pungkasnya. (arl/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post