“Kami sudah mengajukan proposal untuk penanganannya (abrasi),” kata Mohan.
Komunikasi terus dilakukan untuk mengatasi abrasi sepanjang 9 kilometer pantai di Kota Mataram. Sebab, anggaran penanganan abrasi itu cukup besar. ”Tidak bisa kalau hanya mengandalkan anggaran daerah saja,” ujarnya.
Terlebih lagi, saat ini Kota Mataram sangat konsen membangun kawasan wisata pantai di wilayah Ampenan dan Sekarbela. Seperti, di Pantai Boom sedang dibangun tempat lapak dan tempat kesenian. ”Percuma kita bangun, kalau persoalan abrasi tidak bisa kita tangani,” ujarnya.
Di kawasan pantai Ampenan juga ada tempat vital yang harus dilindungi. Seperti, kantor Pertamina. ”Itu juga menjadi alasan kita meminta anggaran di pusat agar dapat dilakukan pemasangan rip rap,” terangnya.
Mohan mengatakan, pemasangan rip rap itu bisa saja diatensi dari anggaran daerah. Tetapi, tidak bisa semua yang harus dipasang. “Kita bisa saja pasang secara bertahap. Menentukan titik pemecah gelombang,” ungkapnya.
Misalnya, yang paling urgen adalah Pantai Boom dan Loang Baloq. Dua kawasan andalan pariwisata itu harus terhindar dari abrasi.
“Makanya, dalam proyek pembangunan di Pantai Boom itu kita sudah pikirkan mengenai abrasinya,” kata dia.
Dia berharap, penanganan abrasi ini bisa didengar pemerintah pusat. Sehingga persoalan abrasi bisa segera terselesaikan. ”Tidak ada lagi namanya banjir rob. Itu yang kita upayakan,” ujarnya.
Terpisah, Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning mengatakan, pemasangan rip rap di kawasan garis pantai itu sangat diperlukan. Hal itu langsung disampaikan pada saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kota Mataram, beberapa waktu lalu.
”Pak Wali (Mohan Roliskana) sudah bertemu dengan Menteri PUPR membicarakan permohonan tersebut,” kata Lale.
Hasil pertemuan itulah ditindaklanjuti dengan mengusulkan proposal ke Kementerian PUPR. Teknisnya, proposal yang diusulkan Pemkot Mataram hanya memperkuat proposal dari Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB.
”Pihak BWS sudah juga mengajukan proposal pemasangan rip rap di garis pantai Mataram. Proposal kita ini hanya menguatkan,” kata dia.
”Kita usulkan Rp 45 miliar untuk pembangunan riprap,” ujarnya.
Karena, yang mengerjakan proyek tersebut adalah pihak dari Kementerian PUPR. Bisa melalui BWS NTB. “Kita nanti hanya menerima manfaat atas pembangunan itu,” ujarnya.
Untuk menindaklanjuti proposalnya, Lale sudah jemput bola. Dia bersama Asisten II Setda Kota Mataram Miftahurrahman datang ke Kementerian PUPR. ”Kami tanyakan mengenai proposalnya. Tetapi, ada evaluasi. Hanya diminta untuk mempertajam narasinya saja,” ujarnya.
Yang perlu ditambahkan dalam proposal tersebut diantaranya, memperkuat pembangunan riprap dengan integrasi yang berada di kawasan pantai. Misalnya, di kawasan pantai nantinya juga akan dibangun penataan pantai Ampenan di wilayah tengah.
Di wilayah utara akan dibangun satu tower rusunawa yang sudah diajukan Dinas Perkim Kota Mataram. Di sebelah selatan bakal dibangun IPAL Kota Mataram.
”Beberapa pembangunan itu nantinya akan terintegrasi. Untuk memperkuat usulan kita meminta pemasangan rip rap. Semua sudah kita masukkan dalam proposal,” tukasnya.
Camat Ampenan Muzakir Walad mengatakan, masyarakat mendukung upaya Pemkot Mataram menangani abrasi. ”Masyarakat juga sudah bosan menghadapi banjir rob,” kata Zakir.
Semoga saja, pemasangan rip rap bisa segera dilakukan. Saat ini, baru wilayah Pertamina yang memasang riprap. ”Pemasangannya menggunakan batu. Semoga di wilayah lain yang wilayah garis pantai dihuni masyarakat bisa terpasang,” harapnya.
Editor : Redaksi Lombok Post