LombokPost--- Pemkot Mataram mengurungkan proses relokasi dua kantor kelurahan, yakni Mataram Barat dan Pejanggik.
"Tidak bisa direlokasi tahun ini. Anggarannya terbatas," kata Kabag Pemerintahan Setda Kota Mataram I Made Putu Sudarsana.
Sebelumnya, relokasi dua kantor tersebut menjadi atensi Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri. Tetapi, kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan.
"Tetapi dua kantor itu tetap akan direlokasi. Namun, saya tidak tahu kapan bisanya," jelasnya.
Pada tahun 2025 pun tidak memungkinkan untuk dibangun. Sebab, tidak dimasukkan dalam rencana pembangunan tahun depan.
"Untuk pembangunannya cukup besar. Plafon anggarannya tidak cukup," kata dia.
Untuk membangun dua kantor tersebut, membutuhkan anggaran sekitar Rp 10 miliar.
Hal itu dilihat dari pengalamannya mengurus pembangunan kantor Lurah Mayura dan Cilinaya.
"Waktunya juga cukup lama," kata dia.
Yang membuat lama beberapa faktor. Mulai dari proses penyiapan lahan dan pembangunan fisiknya harus melihat kondisinya.
Apakah representatif atau tidak.
"Harus melibatkan apraisal untuk menentukan harga," jelasnya.
Harga tanah tidak stagnan. Tidak juga mengikuti harga pasar.
"Ketika kita ditahu mencari dan ingin membeli lahan. Yang punya pasti akan menaikkan harganya," ujarnya.
Sama seperti yang dilakukan pada saat pembangunan kantor kelurahan Mayura dan Cilinaya.
Sejak pemekaran tahun 2017, kantornya baru bisa dibangun tahun 2023 lalu.
"Harga tanahnya bisa sampai Rp 500 juta-600 juta per are. Itu belum hitung pembangunan fisiknya," kata dia.
Menurutnya, dua kantor yang bakal dibangun tersebut juga dianggap masih representatif.
"Masih bisa digunakan untuk memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat," tandasnya. (arl/r3)
Editor : Kimda Farida