LombokPost – Viralnya pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Lombok Tengah harusnya bisa menjadi perhatian bersama.
Pernikahan anak di bawah umur merupakan praktik perkawinan yang melibatkan anak di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang.
Hal ini masih menjadi isu serius di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan fenomena pernikahan anak di bawah umur.
Fenomena ini, yang sering kali didorong oleh faktor ekonomi, budaya, atau minimnya edukasi, membawa dampak berantai yang merugikan bagi anak-anak yang menjadi korbannya.
Baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun perkembangan sosial-ekonomi mereka di masa depan.
Tentunya ini bisa merenggut masa depan anak yang telah dicita-citakan.
Salah satu dampak paling nyata dari pernikahan anak di bawah umur adalah risiko kesehatan yang tinggi, terutama bagi anak perempuan.
Tubuh yang belum matang secara fisik untuk hamil dan melahirkan rentan mengalami komplikasi serius selama kehamilan dan persalinan, seperti preeklamsia, anemia, hingga kematian ibu dan bayi.
Selain itu, anak-anak yang menikah dini juga lebih rentan terhadap infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS, karena kurangnya pengetahuan dan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi.
Secara pendidikan, pernikahan dini hampir selalu berarti putusnya sekolah.
Anak-anak yang menikah, terutama perempuan, seringkali terpaksa mengorbankan pendidikan mereka untuk mengemban tanggung jawab rumah tangga atau mengasuh anak.
Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, memperoleh keterampilan yang layak, dan memiliki pilihan karier yang lebih baik di masa depan.
Keterbatasan pendidikan ini kemudian berujung pada kemiskinan struktural, di mana mereka dan keturunan mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.
Dari aspek sosial dan psikologis, anak-anak yang menikah dini seringkali belum matang secara emosional untuk menghadapi kompleksitas kehidupan berumah tangga.
Mereka rentan mengalami stres, depresi, kecemasan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga.
Hak-hak anak untuk bermain, belajar, dan berkembang sesuai usianya terenggut paksa, menyebabkan hilangnya masa kanak-kanak dan remaja yang seharusnya diisi dengan eksplorasi diri dan sosialisasi.
Dampak ekonomi juga tak bisa diabaikan. Keluarga yang dibangun dari pernikahan dini cenderung tidak stabil secara finansial.
Minimnya pendidikan dan keterampilan membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga seringkali bergantung pada pekerjaan informal berupah rendah.
Hal ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan pasangan, tetapi juga generasi yang mereka lahirkan.
Berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga tokoh agama dan adat, terus berupaya mengedukasi masyarakat tentang bahaya pernikahan dini.
Penguatan regulasi usia perkawinan, peningkatan akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi kunci untuk memutus mata rantai masalah ini.
Masyarakat diharapkan dapat lebih sadar akan hak-hak anak dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak untuk tumbuh kembang optimal demi masa depan yang lebih cerah.
Editor : Siti Aeny Maryam