MATARAM – Pemerintah Kota Mataram bergerak cepat dengan menyiapkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) sekitar Rp 4-5 miliar untuk penanganan bencana banjir yang melanda wilayahnya.
Dana ini akan menjadi tulang punggung dalam upaya tanggap darurat yang kini sedang berjalan.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Plt Kalak BPBD) Kota Mataram, Ahmad Muzakki, menjelaskan bahwa penggunaan BTT ini merupakan langkah darurat dengan batas waktu yang ketat.
"Kita coba lewat BTT," ujar Muzakki.
Masa tanggap darurat banjir Mataram telah ditetapkan selama 14 hari, dimulai sejak tanggal 6 Juli. Surat Keputusan (SK) dari Wali Kota Mataram terkait penetapan status ini masih dalam proses penandatanganan dan diharapkan selesai segera.
"Diusahakan hari ini ditandatangani. Begitu tanda tangan selesai, kemudian diproses untuk kegiatan," jelas Muzakki.
Muzakki menambahkan bahwa status tanggap darurat ini akan terus dipantau eskalasinya. Jika kondisi memburuk, seperti terjadi hujan lebat lagi yang menyebabkan banjir susulan, status ini bisa diperpanjang menjadi dua minggu atau bahkan satu bulan.
Namun, jika kondisi membaik, status akan diubah menjadi siaga ke pemulihan. "Sekarang ini kita masih tanggap darurat," tegas Muzakki.
Dalam masa tanggap darurat, dana BTT Kota Mataram akan digunakan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang bersifat emergency. Prioritas utama adalah kebutuhan pokok yang harus segera disalurkan, seperti makanan, obat-obatan, kasur, tikar, dan kebutuhan kesehatan lainnya.
"BTT itu digunakan untuk itu alokasinya, dan itu bersifat emergency dan diperlukan," kata Muzakki.
Ia juga menjelaskan bahwa perbaikan infrastruktur besar seperti tanggul yang tidak dapat diperbaiki dalam waktu tanggap darurat, bisa dilakukan saat fase pemulihan.
Meski pun anggaran BTT sudah tersedia, Muzakki belum dapat memastikan berapa total yang akan digunakan.
Dana ini belum digelontorkan karena masih dalam proses pencairan dan kelengkapan administrasi. "Ketentuannya, BTT juga harus keluar 1x24 jam sejak ditandatangani kepala daerah. Saat ini masih diperbaiki konsideran dan ketentuannya agar tidak jadi masalah," jelasnya.
Sementara itu, data kerusakan dan kerugian akibat banjir Mataram masih dalam tahap penghitungan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. BPBD Kota Mataram saat ini baru melakukan perkiraan awal dengan hitungan cepat, yang nantinya akan dikoreksi untuk mendapatkan angka kerugian yang akurat.
"Sama dengan rumah retak, atap, jembatan rusak kalau merasa tidak layak dilewati di police line," tambahnya.
Berdasarkan data terakhir per 7 Juli, BPBD Kota Mataram telah mendata 8 unit rumah yang mengalami kerusakan: 5 unit rusak berat, 2 unit rusak ringan, dan 1 unit rusak sedang.
Muzakki mengimbau kelurahan dan kecamatan untuk segera mengumpulkan data kerusakan secara komprehensif, termasuk fasilitas umum seperti sekolah yang mungkin hanya tergenang lumpur namun tetap mengalami kerusakan.
Muzakki berharap data kerusakan banjir Mataram dapat segera terangkum, idealnya dalam minggu ini, agar Wali Kota Mataram dapat segera mengambil kebijakan yang tepat untuk penanganan lebih lanjut.
Editor : Prihadi Zoldic