LombokPost – Pemerintah Kota Mataram bergerak cepat merespons dampak banjir besar pada 6 Juli 2025 lalu dengan membangun 20 unit hunian sementara (huntara). Pembangunan ini ditujukan bagi warga yang rumahnya rusak parah, memastikan mereka memiliki tempat tinggal layak selama masa pemulihan pascabencana.
"Untuk tahap pertama, kita bangun 20 unit. Kemarin sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Pak Wali Kota," terang Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri.
Pembangunan 20 unit huntara ini tersebar di dua wilayah di Kecamatan Cakranegara. Sebanyak 7 unit dibangun di Lingkungan Karang Jero, Kelurahan Karang Taliwang, dan 13 unit lainnya di Lingkungan Pamotan, Kelurahan Mayure. Lahan yang digunakan merupakan aset milik pemerintah provinsi dan kota, mempercepat proses konstruksi.
Untuk memastikan kelancaran pembangunan, Pemkot Mataram berkoordinasi intensif dengan Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Kolaborasi ini diharapkan mempercepat proses pengerjaan di lapangan. "Kita koordinasi agar 20 unit ini bisa cepat dibangun," ujarnya.
Sembari menunggu huntara rampung, warga terdampak untuk sementara waktu ditampung di eks Kantor Lurah Mayure. Pembangunan huntara di Karang Jero menjadi prioritas utama dengan target penyelesaian dalam 15 hari, yang kemudian akan disusul dengan pembangunan unit-unit lainnya di Pamotan. Kecepatan pengerjaan ini menunjukkan komitmen Pemkot untuk segera memindahkan warga dari pengungsian.
Untuk merealisasikan program pembangunan 20 huntara ini, Pemkot Mataram telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1 miliar. Dana tersebut tidak hanya mencakup biaya konstruksi bangunan huntara, melainkan juga untuk penyediaan fasilitas pendukung penting seperti air bersih dan sanitasi.
"Anggarannya bisa lebih karena kita lengkapi dengan sarana prasarana," tambah Alwan.
Alwan menjelaskan bahwa huntara yang dibangun bersifat semi permanen, dengan bahan dan desain yang serupa dengan hunian relokasi di Pondok Perasi. Ini menjamin kenyamanan dan kelayakan huni bagi warga dalam jangka waktu tertentu.
"Kita ingin semua proses berjalan cepat supaya warga terdampak tidak terlalu lama tinggal di tempat pengungsian. Ini jadi prioritas," pungkasnya.
Selain inisiatif Pemkot, bantuan juga datang dari pihak swasta. DPD Real Estate Indonesia (REI) NTB akan membangun 1 unit huntara di wilayah Kekalik. Tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan unit di Majeluk, yang saat ini masih dalam tahap penilaian kelayakan lokasi.
Editor : Jelo Sangaji