LombokPost - Penyaluran bantuan pangan ditargetkan selesai hingga 31 Juli 2025 mendatang untuk periode penyaluran Juni-Juli 2025.
Dimana penerima manfaat akan mendapatkan jatah beras 20 kilogram untuk dua bulan berjalan.
Dikarenakan setiap bulannya masyarakat penerima manfaat mendapatkan beras 10 kilogram.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Perum Bulog meluncurkan program penyaluran bantuan pangan tahun 2025 yang menyasar 511.381 kepala keluarga miskin di 10 kabupaten/kota.
Program ini, yang resmi dimulai pada 23 Juli 2025, digadang-gadang sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memberikan perlindungan sosial di tengah tekanan ekonomi global dan lokal.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Gudang Bulog Dasan Cermen, menekankan penyaluran ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk meredam potensi isu sosial akibat kondisi ekonomi yang bergejolak, ditambah dampak bencana alam seperti banjir yang baru-baru ini melanda Mataram.
Ia juga mengingatkan agar bantuan ini disalurkan secara bijak untuk menghindari ketergantungan dan tetap menjadi pendorong ketahanan sosial.
Apresiasi pun disampaikan kepada Bulog atas persiapan yang dinilai "sangat baik" dan keputusan yang "tepat waktu."
Namun, di balik optimisme pemerintah daerah, Pemimpin Wilayah Bulog NTB, Sri Muniati, mengungkapkan tantangan signifikan yang dihadapi dalam proses penyaluran.
Meskipun alokasi bantuan ini untuk bulan Juni dan Juli 2025, Bulog baru menerima penugasan resmi dari pemerintah pusat melalui Kepala Bapanas pada 4 Juli 2025.
Yang lebih krusial, Sri Muniati menyebutkan bahwa petunjuk teknis pelaksanaan, kejelasan biaya atau anggaran, serta data penerima bantuan by name by address (BNBA) lengkap dan aplikasi pendukung baru diterima Bulog pada pertengahan Juli 2025. Ini menyisakan waktu yang sangat terbatas bagi Bulog, mengingat seluruh penyaluran harus selesai sebelum 31 Juli 2025.
Tahun ini, jumlah penerima bantuan pangan di NTB tercatat sebanyak 511.381 penerima manfaat, menurun sekitar 20,5 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 643.000 penerima manfaat.
Sri Muniati berharap penurunan ini mencerminkan membaiknya kondisi perekonomian di NTB dan menjadi indikasi penurunan tingkat kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Meski pun harapan akan dampak positif ini besar, tantangan dalam memastikan bantuan mencapai tangan yang tepat dan sesuai jadwal dalam waktu sesingkat itu tetap menjadi perhatian utama.
Data penerima bantuan didasarkan pada pemetaan dari DTSEN Kementerian Sosial, yang menjadi acuan resmi Bapanas.
Kini, semua mata tertuju pada bagaimana sinergi antara pemerintah provinsi, Bulog, dan pemerintah daerah akan bekerja untuk mengatasi keterbatasan waktu dan memastikan kelancaran program vital ini.
Semua tentunya harus bersama-sama melakukan pengawasan dalam penyaluran ini dan jangan sampai bantuan pangan ini dijual ke pasar. Semua ikut mengawasi.
Editor : Prihadi Zoldic