Butuh 13 Ruas Jalan Baru Sebagai Solusi

 

LombokPost - Kota Mataram tak ingin terjebak menjadi kota kecil yang besar karena jumlah kendaraan, tapi lemah dalam infrastruktur. Dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025–2044 yang diluncurkan pada 13 Juni 2025 lalu, pemkot menyusun strategi penanggulangan kemacetan sistemik.

Bukan sekadar pelebaran jalan, tapi pembentukan ulang struktur lalu lintas yang terintegrasi. Satu isu langsung menyita perhatian: penanganan kemacetan wilayah kota diatur dalam sistem jaringan transportasi.

“Kita tidak ingin nasib kota ini, berujung seperti kota-kota besar yang macet, sempit, dan krodit,” kata Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram Abd Rachman, kemarin (29/7).

 

Dalam rencana aksi mengatasi kemacetan yang mulai terasa, terlihat belasan ruas jalan ditandai garis merah—tanda jalur baru yang akan dibangun. Di bagian bawahnya, empat strategi utama dirinci: pembangunan jalan baru, peningkatan angkutan publik, dorongan sistem transportasi terintegrasi (TOD), dan peningkatan standar jalan eksisting.

“Semua tampak rapi di atas kertas. Namun pertanyaannya, seberapa siap kota ini menyusun tapak kaki yang panjang menuju masa depan?” ungkapnya. 

Bukan tanpa alasan Rachman menyoroti rencana aksi ini dengan kritis. Sebagai ketua partai dan Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, ia kerap bersinggungan langsung dengan aspirasi publik soal kemacetan dan pembangunan.

“Kalau kita tidak bisa memperlebar jalan yang ada, maka solusinya cuma satu: kita buat jalan baru,” ujarnya tegas.

Rachman menyebut, pembangunan jalan baru sebagai langkah rasional dalam kondisi Mataram saat ini. Kota ini hanya memiliki luas sekitar 61,30 km², namun volume kendaraan meningkat pesat tiap tahun.

Di sisi lain, pelebaran jalan eksisting tak selalu mungkin dilakukan. Banyak permukiman padat, fasilitas umum, dan jalur vital yang sudah mepet dengan bangunan warga.

“Jalan baru ini bukan mimpi, tapi kebutuhan,” tegasnya.

Dalam dokumen RTRW, pemkot mencantumkan: 2 ruas jalan kolektor primer di wilayah Rembiga; 2 ruas kolektor sekunder di Pagesangan; 3 ruas kolektor tersier di Karang Karang dan Ampenan.

Berikutnya, 1 ruas lokal primer yang menghubungkan Bertais–Selagalas; serta 3 ruas jalan lingkar baru yang membentang dari Pagutan Timur, Abian Tubuh, Babakan, hingga Sandubaya.

“Total, kita butuh 13 ruas jalan baru untuk mencegah ancaman kemacetan seperti kota besar dalam kurun waktu 20-30 tahun ke depan,” ucapnya.

Namun di depan membentang tantangan klasik: kekuatan fiskal daerah.

Proyek ini butuh anggaran puluhan — bahkan ratusan miliar. “Sedangkan masih ada lima isu strategis lain yang butuh anggaran tak kalah besar pula,” ucapnya.

Namun justru di titik inilah Rachman mulai mengajukan kritik. Ia menilai, semangat pembangunan jalan tak akan cukup tanpa keberanian fiskal.

Postur APBD Kota Mataram selama ini, menurutnya, belum merefleksikan prioritas yang tepat. “Banyak anggaran tersebar pada yang nonprioritas, tidak fokus pada kebutuhan paling dasar seperti infrastruktur dan kemacetan,” tegasnya.

Ia menyebutkan, dalam Instruksi presiden dan arahan efisiensi), pemerintah daerah diimbau memangkas belanja seremonial dan mengalihkan ke belanja pembangunan strategis. Namun dalam praktiknya, ia masih melihat banyak kegiatan yang terlalu bersifat seremoni, proyek citra, dan pembelanjaan pendek umur.

Rachman, mendorong BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) untuk memegang peran penting. “BRIDA harus bikin visibility study dan kajian teknokratik yang kuat, mana yang lebih efisien—pelebaran atau pembukaan jalan baru, tapi jangan pula kajiannya lemah, lalu anggaran menguap begitu saja,” ujarnya.

Menurutnya, hasil kajian BRIDA harus diteruskan Dishub. “Kemudian disusun dalam kerangka program tahunan oleh Bappeda,” ucapnya.

Selain pembangunan jalan, RTRW juga menyebut penguatan transportasi publik sebagai strategi kunci. Ada 6 trayek utama dan 6 trayek cabang yang direncanakan menyisir seluruh kecamatan.

Moda utamanya adalah bus kota, dengan sistem feeder yang mendukung pergerakan dari dan ke titik simpul. **** Namun dalam praktiknya, pengembangan sistem angkutan massal di Mataram bukanlah cerita baru.

Sudah beberapa kali pemkot mencoba menghidupkan trayek bus kota. Namun sepi penumpang dan bangku kosong.

Baca Juga: Gerindra Kirim Truk-Truk Bantuan ke Mataram! Total Rp 380 Juta Digelontorkan untuk Korban Banjir

“Kalau mau serius, TOD-nya harus jalan. Terminalnya harus hidup. Pejalan kaki harus punya jalur aman. Itu baru bisa kurangi kendaraan pribadi,” katanya.  

Ia menilai, sistem angkutan publik tak bisa berdiri sendiri. Harus ada pendekatan sistemik dari titik keberangkatan, tempat parkir terpadu, hingga konektivitas ke perumahan dan fasilitas umum.

Ia menyarankan, pembangunan terminal dan trayek tidak hanya berorientasi pada kota, tapi juga mengaitkan dengan wilayah penyangga seperti Lombok Barat bagian utara dan timur. “Kita bukan hanya pusat. Kita simpul,” tegasnya.

Pemkot memang telah menyusun kerangka besar. Namun sejarah membuktikan bahwa peta dan realisasi adalah dua hal yang berbeda.

Banyak kota menyusun RTRW, tapi sedikit yang menguncinya dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan benar-benar mengalokasikan anggaran secara rutin. “Kalau memang serius, ya harus ada anggaran rutin setiap tahun, jangan hanya digembor-gemborkan lima tahun sekali pas revisi RTRW,” tegasnya.

Ia pun berharap agar RPJMD 2025–2030 tak hanya mengutip RTRW. “Tapi benar-benar menjadikan proyek pembangunan jalan dan transportasi sebagai prioritas fiskal,” tegasnya.

Di tengah peta yang bergaris merah dan hitam—antara jalan baru dan trayek angkutan—terpampang nasib masa depan Mataram. Kota ini bisa saja tumbuh menjadi kota metropolitan yang tertata rapi.

Tapi bisa pula menjadi kota semrawut berikutnya, jika visi ini berhenti sebagai narasi tanpa implementasi. Waktu akan menjawab.

Tapi jika Mataram ingin masa depannya bergerak, maka jalannya—secara harfiah—harus dibuka sejak sekarang.

Sementara itu, di sisi berbeda, ide menanggulangi kemacetan belum bisa dijalankan penuh. Sebabnya sederhana: belum ada kajian mendalam.

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai dapur teknokratik kota ini, masih menunggu kompas arahan dari OPD teknis. Hasanuddin, Sekretaris BRIDA Kota Mataram, tak menampik rencana pembangunan belasan jalan baru dalam revisi RTRW 2025–2044.

Tapi ia mengingatkan, setiap langkah perencanaan harus melalui penyaringan berbasis data. “Belum kita reset, belum ada kajian teknis soal itu,” katanya saat ditanya tentang kesiapan BRIDA.

Ia merespons usulan sistem jaringan jalan baru tersebut. “Kita tunggu perintah dari OPD teknis dulu, baru bisa kita kaji mana yang masuk prioritas,” ucapnya.

GerindraBaca Juga: Sekjen Gerindra Turun ke Sungai Penyebab Banjir: Musim Kemarau tapi Hujan Deras!

Empat poin strategis yang tercantum dalam RTRW—pembangunan jalan baru, transportasi publik, TOD, dan peningkatan jalan eksisting—menurut Hasan, semuanya tak bisa dijalankan sekaligus. Perlu seleksi, pengujian lapangan, dan identifikasi potensi daya dukung kota.

“Mana yang lebih layak dikembangkan harus diuji lewat studi,” tegasnya. (zad/r9)

Editor : Lalu Mohammad Zaenudin