LombokPost — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong insan pers untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB Yusron Hadi, dalam Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-7 NTB.
Yusron Hadi menegaskan bahwa media adalah pilar utama dalam pembangunan.
Oleh karena itu, di tengah masyarakat yang semakin melek teknologi dan informasi, media harus mampu memberikan informasi yang mencerahkan, bukan memprovokasi atau merusak kualitas informasi.
"Masyarakat kita sudah sangat melek teknologi dan informasi. Sudah sepantasnya ini diimbangi dengan informasi yang mencerahkan. Bukan yang justru memprovokasi, melemahkan, atau bahkan mendegradasi informasi," ujar Yusron.
Pemerintah daerah, kata Yusron, sangat mendukung upaya organisasi pers seperti PWI untuk merapikan keanggotaan dan meningkatkan kualitas wartawan.
Kolaborasi antara pemerintah dan pers diharapkan dapat menciptakan iklim informasi yang positif dan kondusif.
"Pemerintah hadir untuk mengawali ini semua, untuk menciptakan informasi yang positif. Agar 'gawe besar' di NTB ini dapat berjalan lancar," tambahnya.
Dalam sambutannya, Yusron Hadi juga menyoroti tantangan yang dihadapi media, seperti kemunculan Artificial Intelligence (AI) dan perlunya peningkatan kualitas pemberitaan.
Ia mengakui bahwa isu ini mungkin terdengar klasik, tetapi tetap menjadi persoalan yang harus terus diatasi dari waktu ke waktu.
"Tantangan seperti AI dan kualitas cara pemberitaan ini bukan kali ini saja disampaikan. Barangkali ini pandangan klasik dan persoalan lama. Tentu dari waktu ke waktu, kualitas harus tetap dibangun," kata Yusron.
Baca Juga: Johnny Hardjojo Siap Pimpin PWI Pusat 2025–2030, Tegaskan Panggilan Hati
Oleh karena itu, ia berharap PWI dan organisasi kewartawanan lainnya dapat meningkatkan kualitas anggotanya melalui program-program pendidikan dan pelatihan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya legalitas media, termasuk kepemilikan badan hukum yang jelas sebagai syarat utama.
"Harapan kami PWI dan organisasi kewartawanan bisa meningkatkan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan. Kita harus membicarakan kompetisi dan kualitas, dimulai dari badan hukum. Teman-teman media harus memiliki badan hukum yang jelas," tegasnya.
Untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pers, Yusron Hadi menyatakan bahwa akan dibentuk sekretariat bersama dengan PWI.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif dalam membangun ekosistem media yang sehat di NTB.
Editor : Kimda Farida