Iklan tersebut memaparkan berbagai program pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga koperasi desa merah putih. Menurut informasi, iklan ini ditayangkan selama satu minggu, mulai 9 hingga 14 September.
Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi), Meutya Hafid, menyatakan bahwa tayangan tersebut adalah bagian dari komunikasi publik. "Kami melihat ini dalam bentuk transparansi publik," katanya usai rapat di DPR pada Minggu (15/9).
Meutya Hafid menyebutkan bahwa publik perlu tahu tentang program-program yang dijalankan pemerintah dan bagaimana pelaksanaannya.
"Salah satu tugas pemerintah adalah melakukan komunikasi dan juga transparansi program-program," tuturnya. Ia juga menegaskan bahwa komunikasi publik merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya Kementerian Komdigi.
Dukungan juga datang dari Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menilai video tersebut sebagai hal yang lumrah.
"Sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, maka penggunaan media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tertentu sebuah hal yang lumrah," katanya.
Anggota DPR Danang Wicaksana juga berpendapat serupa. Ia menilai pemerintah perlu melakukan terobosan agar informasi dan capaian program bisa tersampaikan secara luas.
"Saya kira video (di bioskop) itu bagus. Tidak ada yang salah. Kan bioskop merupakan bagian ruang publik,” ujarnya. Menurutnya, komunikasi publik yang baik dapat menjawab pertanyaan masyarakat tentang kinerja pemerintah.
Di sisi lain, iklan di bioskop tersebut viral di media sosial dan mendapat beragam kritik dari netizen. Beberapa akun Instagram mengunggah cuplikan video itu, memicu kontroversi di kolom komentar. Akun @oviekr menulis,
"Makin males buat nonton." Sementara itu, akun @pribadivanesa berkomentar, "Kmrn nonton conjuring, gue udah teriak duluan pas video ini muncul."
Akun lain juga mengungkapkan rasa ketidaknyamanannya.
"Selama ini orang ke bioskop itu untuk cari hiburan, bukan disuguhi propaganda politik seperti ini," tulisnya. Berbagai reaksi ini menunjukkan adanya sentimen negatif dari sebagian masyarakat terhadap iklan pemerintah yang dianggap mengganggu momen hiburan mereka.
Editor : Redaksi Lombok Post