LombokPost – Kabar gembira datang bagi guru honorer di Kota Mataram yang ditunjuk sebagai Person In Charge (PIC) program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai bentuk apresiasi atas peran vital mereka dalam program nasional ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menerbitkan edaran resmi mengenai insentif tambahan yang menggiurkan.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram M. Yusuf menyambut baik kebijakan ini. Dia menyebutnya sebagai angin segar untuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dengan upah minim. "Kita bersyukur saja, kita menyambut baik. Lumayan itu," kata Yusuf.
Baca Juga: Eksekusi Lahan Memanas di Bima, Dapur MBG Dirobohkan
Besaran Insentif dan Potensi Melebihi UMR
Pemberian insentif ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 tentang Insentif Guru Penanggung Jawab Program MBG. Besaran yang ditetapkan adalah Rp 100.000 untuk setiap hari penugasan.
Menurut perhitungan kasar, jika insentif ini diterima penuh selama hari kerja dalam sebulan, penghasilan tambahan ini berpotensi membuat total honorarium guru honorer melebihi Upah Minimum Regional (UMR) Mataram.
Yusuf menjelaskan, setiap sekolah penerima manfaat MBG akan menunjuk sekitar tiga orang guru sebagai PIC atau penanggung jawab. Penunjukan ini diprioritaskan untuk guru honorer dan mereka akan menerima Surat Keputusan (SK) resmi, yang kemungkinan besar akan diterbitkan oleh BGN.
"Penanggung jawabnya itu harus yang honorer. Dan akan mendapatkan SK," terangnya, sambil menunggu detail resmi dari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak Juknis) dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Keselamatan Siswa Jadi Prioritas Utama, DPRD Minta Tutup Dapur MBG Bermasalah
Selain insentif, Disdik Kota Mataram juga fokus pada aspek pengawasan kualitas dan keamanan makanan. Melihat maraknya kasus keracunan MBG di luar daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, melalui Disdik bersama Dinas Kesehatan (Dikes), berencana membentuk
Satuan Tugas (Satgas) pengawasan MBG.
Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran distribusi program dan menjamin peningkatan status gizi anak sekolah tanpa risiko kesehatan.
Satgas pengawasan MBG akan terdiri dari tiga elemen utama yang harus berkolaborasi. Yakni Satgas Pemerintah Kota Mataram, Satgas Dinas terkait (Disdik dan Dikes), dan Satgas Satuan Pendidikan (Sekolah). "Tiga elemen itu harus kolaborasi," tandas Yusuf.
Dengan adanya kebijakan insentif tambahan ini, Yusuf berharap para guru PIC MBG dapat semakin termotivasi dalam menjalankan tugas pengawasan strategis mereka. Disdik Mataram sendiri menyatakan dukungan penuh sambil menunggu regulasi resmi teknis dari pusat segera diterbitkan.
Editor : Jelo Sangaji