LombokPost - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram merespons serius dampak membengkaknya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai angka fantastis, yakni Rp 370 miliar.
Kebijakan ini berimbas langsung pada kondisi fiskal daerah dan memicu diperketatnya usulan program dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Alwan Basri, secara tegas menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD dan perencana agar mengirit anggaran.
Fokus utama diarahkan pada pengusulan program yang benar-benar menjadi prioritas di tengah ancaman defisit APBD 2026 yang diperkirakan mencapai Rp 600 miliar.
“OPD kita minta ngirit. Untuk bagaimana dia bisa (menentukan) mana program prioritas sekali yang harus kita kerjakan,” kata Alwan, kemarin (21/10), menegaskan kondisi darurat anggaran.
Baca Juga: Dampak Pengurangan TKD, DPRD Kota Bima Siap Potong Honor tapi Minta Evaluasi Pembayaran TPP ASN
Kebijakan ini merupakan langkah konkret menindaklanjuti hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dampak pemotongan TKD. Seluruh jajaran Pemkot, khususnya Kepala OPD, diwajibkan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara seefisien dan seefektif mungkin.
Sekda Alwan mengakui, dengan kondisi fiskal yang tertekan saat ini, kemungkinan besar tidak banyak kegiatan atau program baru yang bisa diluncurkan tahun depan.
“Kemungkinan iya. Supaya dimaklumilah apa-apa yang prioritas ke depan,” jelasnya.
Pemkot Mataram kini membagi prioritas belanja daerah menjadi tiga kategori utama untuk memastikan dana tersedia:
* Belanja Wajib yang Mengikat: Meliputi gaji dan tunjangan pegawai. Kategori ini dipastikan aman, termasuk gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu yang harus disiapkan full 12 bulan.
* Prioritas Nasional Wajib: Program yang wajib dipertahankan, seperti Ketahanan Pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan program Koperasi Merah Putih.
* Prioritas Daerah: Fokus utama tetap pada pembangunan Kantor Wali Kota dan pembukaan jalan Batu Bolong-Nuraksa.
Untuk mempercepat penyesuaian anggaran, Sekda meminta agar seluruh usulan program dari OPD segera diinput ke dalam sistem perencanaan anggaran.
“Kita berikan pagu sementara dulu. Kita berikan sekarang ini untuk menginput sampai dengan hari Kamis,” terangnya, menetapkan deadline yang ketat.
Baca Juga: Badai Fiskal Ancam Lombok Tengah, TKD Dipangkas Rp 383 Miliar, Nasib 4.591 Tenaga Honorer di Ujung Tanduk!
Setelah batas waktu input usulan berakhir pada hari Kamis, Pemkot akan segera melihat rekapitulasi hasilnya. Data tersebut akan dibawa dan disinkronkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram, dengan tujuan agar penyusunan APBD dapat disepakati bersama dan disesuaikan dengan dana yang tersedia.
Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, M. Ramayoga, telah menyampaikan bahwa imbas pemangkasan TKD, defisit APBD Tahun 2026 secara asumsi awal mencapai Rp 600 miliar setelah merekap seluruh usulan kegiatan OPD.
Ramayoga menegaskan bahwa Pemkot Mataram tetap mengedepankan prinsip perimbangan dalam menyusun APBD dan tidak mentoleransi adanya defisit. “Tidak bisa defisit, kita selalu berimbang karena kita tidak tahu apakah ke depan dapat dana transfer lagi atau tidak,” tutupnya.
Editor : Jelo Sangaji