Sebagian pihak menyatakan dukungan, sementara sebagian lainnya dengan tegas menolak penyematan gelar tersebut.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menekankan pentingnya melihat secara utuh seluruh fakta sejarah bangsa dalam menyikapi rencana ini. Bonnie, yang juga merupakan sejarawan, turut mengulas definisi pahlawan.
“Pahlawan itu berasal dari bahasa Sanskerta, pahala yang berarti buah atau hasil. Lalu ditambah ‘wan’ sebagai penanda kepemilikan. Jadi, pahlawan adalah orang yang menerima hasil dari apa yang dia lakukan,” kata Bonnie kepada wartawan, Jumat (7/11).
Sejarawan tersebut menjelaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional mulai diberikan pada era 1950-an sebagai upaya memperkuat identitas bangsa pasca-kemerdekaan.
Presiden Soekarno kala itu menetapkan Abdul Muis sebagai pahlawan nasional pertama. Terkait wacana pemberian gelar kepada Soeharto, Bonnie menekankan adanya syarat yang sangat ketat yang harus dipenuhi oleh seorang tokoh.
“Salah satu poin penting adalah tidak boleh ada cacat yang bisa mengurangi nilai perjuangan. Itu syarat yang sangat ketat,” tegasnya.
Ia menilai, masa kepemimpinan Orde Baru di bawah Soeharto meninggalkan sejumlah catatan penting yang tidak boleh diabaikan, mulai dari terbatasnya kebebasan berekspresi hingga krisis moneter di penghujung kekuasaan.
Bonnie Triyana meminta pemerintah untuk menimbang aspek luka sejarah bangsa yang ditimbulkan selama era kepemimpinan Soeharto. Ia menyebutkan contoh catatan kelam yang terjadi saat itu.
“Wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto harus melihat fakta sejarah secara utuh. Dulu, kritik kepada penguasa bisa dianggap subversif dan berujung penangkapan, bahkan penghilangan. Itu fakta sejarah,” tuturnya.
Ia mengakui Soeharto adalah tokoh besar, namun juga bagian dari sejarah yang meninggalkan duka. “Krisis tahun 1997–1998 menunjukkan bahwa apa yang dibangun selama puluhan tahun ternyata rapuh, seperti raksasa berkaki tanah liat,” ujarnya, menggarisbawahi rapuhnya fondasi ekonomi di masa akhir Orde Baru.
Bonnie menilai bahwa seorang pahlawan sejati seharusnya tidak meninggalkan penderitaan bagi bangsanya sendiri, melainkan membawa kebahagiaan. Ia menyinggung berbagai peristiwa kelam yang melibatkan perampasan dan penderitaan rakyat.
“Bukan dia yang menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan nyawa atau hartanya. Kita bisa lihat di Waduk Kedung Ombo, Tapos, Cimacan, banyak perampasan terjadi,” urainya.
Sebagai sejarawan, ia mengusulkan agar penilaian terhadap tokoh-tokoh yang layak diberi gelar Pahlawan Nasional diserahkan kepada generasi mendatang yang lebih objektif.
“Menurut saya, biarkan generasi setelah masa itu yang menilai. Mereka lebih berjarak dan objektif dalam menentukan siapa pahlawan sejati dan siapa yang bukan,” pungkasnya, mengakhiri perdebatan tentang kontroversi Soeharto dan gelar pahlawan.(*)
Editor : Redaksi Lombok Post