LombokPost – Ancaman abrasi pantai dan banjir rob di wilayah pesisir Kota Mataram, khususnya kawasan Bintaro, telah mencapai titik kritis yang mendesak penanganan fisik skala besar. Meskipun Pemerintah Kota (Pemkot Mataram) memiliki sisa dana darurat bencana Mataram dari Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT Mataram) sebesar Rp 5 miliar, dana tersebut belum dapat dicairkan.
Plt Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Mataram, Akhmad Muzaki, mengungkapkan bahwa BTT Mataram merupakan satu-satunya sumber pendanaan cepat, namun aksesnya terganjal prosedur administrasi.
“Kami sempat diskusi. Kalau tidak salah, kita sisa dana BTT itu sekitar Rp 4 sampai 5 miliar,” kata Muzaki.
Muzaki menjelaskan, total anggaran BTT Mataram adalah sekitar Rp 7 miliar, dengan sisa sekitar Rp 5 miliar setelah terpakai Rp 2 miliar. Sesuai aturan, dana BTT dapat dicairkan sangat cepat, namun hanya setelah penetapan status darurat bencana.
“Kalau dalam BTT itu, kalau di aturan itu begitu ditetapkan (status darurat), 1x24 jam harus keluar,” terangnya.
Sayangnya, meskipun abrasi Bintaro Mataram terus menggerus garis pantai, status darurat belum kunjung ditetapkan. BPBD Mataram masih menunggu hasil kajian teknis dan eskalasi kondisi lapangan. Penetapan ini memerlukan pertimbangan matang dari pimpinan setelah rapat bersama seluruh OPD, stakeholder, serta BMKG.
“Kalau misalnya dia ternyata terus-terusan itu mengkhawatirkan, kita ingin tetapkan darurat,” lanjut Muzaki.
Baca Juga: Perbaikan Dua Jembatan Terdampak Banjir Mataram Segera Dimulai
Muzaki menyoroti bahwa masalah utama abrasi adalah penanganan yang dilakukan secara parsial, bukan komprehensif. Idealnya, penanganan abrasi memerlukan pembangunan tanggul atau breakwater secara menyeluruh sepanjang 9 kilometer, namun kondisi fiskal daerah seringkali tidak memungkinkan.
Ia mencontohkan, perbaikan yang dilakukan Dinas PUPR di awal tahun dengan keterbatasan dana hanya mampu menangani beberapa ratus meter. Akibatnya, hempasan ombak bergeser ke kiri dan kanan, menyebabkan abrasi, keretakan, dan penggerusan jembatan di lokasi sebelahnya.
Oleh karena itu, pembangunan breakwater secara teknis yang solid dan menyeluruh sangat mendesak.
Sisa dana BTT Rp 5 miliar itu kini sedang dihitung kecukupannya oleh dinas teknis untuk dapat menangani bagian yang paling mendesak, sembari menunggu proyek permanen dari pemerintah pusat yang diperkirakan memakan waktu 2 sampai 3 tahun.
Editor : Redaksi Lombok Post