LombokPost – Isu penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat tidak menyurutkan langkah Pemkot Mataram untuk merealisasikan program prioritas nasional. Program kerakyatan, terutama Makan Siang Bergizi Gratis (MBG), dipastikan akan tetap berjalan sesuai rencana.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, M. Ramadhani, menegaskan bahwa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti MBG dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDK-MP), harus terus berjalan di tengah penyesuaian anggaran.
"Program itu nanti akan direalisasikan di daerah yang bersentuhan langsung ke masyarakat. Misalnya MBG, Koperasi Merah Putih, dan program lain yang bisa dikolaborasikan dengan pemerintah pusat," ujar Ramadhani.
Menariknya, meskipun sejumlah uang daerah ditarik atau disesuaikan, anggaran untuk pembangunan Dapur MBG Mataram justru tidak terpengaruh. Ramadhani mengungkapkan bahwa sumber dana pembangunan dapur ini berasal dari pemerintah pusat, melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
"Ini kayaknya uang daerah yang ditarik itu salah satunya. Uang dialihkan tapi MBG dibangun," tegasnya, menyoroti bahwa alokasi dana pusat memastikan kelanjutan program ini.
Baca Juga: Puluhan Anak Stunting di Lotim Belum Dapat Makan Bergizi Gratis, BKKBN NTB Desak Dapur MBG Segera Beroperasi
Pemkot Mataram sendiri telah mengusulkan tiga lokasi untuk dapur MBG, namun hingga saat ini, baru satu lokasi saja yang telah disetujui.
Ramadhani menekankan bahwa bulan November ini adalah tenggat waktu krusial bagi Pemkot Mataram. Seluruh urusan administrasi pembangunan, khususnya kepastian status lahan, harus sudah clear. Jika semua persyaratan terpenuhi, pembangunan fisik Dapur MBG Mataram pertama dijadwalkan akan dimulai pada Desember mendatang.
"Dia harus clear tanah dan Desember dibangun," tambahnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menjelaskan peran spesifik Pemkot Mataram dalam proyek ini:
* Pemkot Mataram: Bertanggung jawab penuh untuk menyiapkan lahan.
* Badan Gizi Nasional (BGN): Membiayai penuh pembangunan dan penyediaan fasilitas dapur.
"Ini kita lahan dari Pemkot. Kalau khusus untuk semua-semua itu dari BGN. Kita siapkan lahan,” jelas Alwan.
Meskipun baru satu unit dapur yang disetujui, kebutuhan akan fasilitas ini di Mataram sangat besar, tidak hanya mencakup sekolah negeri tetapi juga swasta. Alwan juga membuka opsi inisiatif mandiri dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dapur.
Setelah persetujuan lokasi final, Pemkot akan bergerak cepat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan BGN guna merealisasikan proyek strategis nasional ini.
Editor : Redaksi Lombok Post