LombokPost - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tengah mengkaji secara serius penetapan status dari Siaga menjadi Darurat Banjir.
Langkah ini dipertimbangkan menyusul luapan Sungai Ancar yang menyebabkan genangan di sejumlah titik dan merendam lebih dari 30 Kepala Keluarga (KK).
Kewaspadaan di Ibu Kota NTB ini telah mencapai level tertinggi setelah tinggi muka air di Sungai Ancar nyaris menyentuh angka 95, yang merupakan batas kritis.
Plt Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzaki, membenarkan situasi genting tersebut.
Menurutnya, kekhawatiran memuncak setelah melihat ketinggian air Sungai Ancar.
"Ketinggian air itu kan hampir menyentuh angka 95 di daerah Ancar. Tapi menjelang maghrib (kemarin) sudah surut," kata Muzaki, Jumat (14/11).
Ia menambahkan bahwa Wali Kota Mataram menaruh perhatian serius pada situasi ini dan telah menginstruksikan BPBD untuk siaga penuh.
"Bahkan Pak Wali khawatir, karena kekhawatiran beliau, kami diminta untuk stand by,” tegasnya.
Banjir dan genangan sebelumnya telah melanda beberapa kelurahan, termasuk Abiantubuh, Kekalik, Prasi, dan Bintaro.
Titik terparah dilaporkan terjadi di Abiantubuh dan Kekalik akibat peningkatan drastis aliran Sungai Ancar.
Merespons arahan pimpinan, BPBD telah bergerak cepat dengan mendirikan posko awal sebagai langkah antisipasi.
“Tadi malam kita langsung bangun posko pertama dulu. Sambil kita menyelesaikan administrasi untuk penetapan status. Kita tunggu arahan Pak Wali," jelas Muzaki.
Meski berdampak pada sekitar 20 hingga 30 KK di tiga kelurahan, Muzaki memastikan bahwa hingga saat ini belum ada warga yang mengungsi.
Baca Juga: Abrasi Pantai Mataram Kian Kritis, Dana Darurat BTT Rp 5 Miliar
Peningkatan status dari siaga ke darurat, menurut Muzaki, menuntut eskalasi kesiapsiagaan di semua lini.
Ia menggunakan analogi sederhana untuk menggambarkan peningkatan level waspada ini.
“Untuk antisipasi, pertama, kalau kemarin kita duduk, sekarang kita mulai berdiri nih. Siap-siap lari," katanya.
Analogi ini berarti penambahan kewaspadaan dan kesiapan personel BPBD, aparat kelurahan, hingga penyiapan peralatan untuk mengantisipasi kejadian mendadak, terutama di jam-jam rawan.
Muzaki menjelaskan bahwa masalah banjir di Mataram dipicu oleh faktor hidrometeorologi.
Sebagai daerah hilir, Mataram sangat rentan terhadap kiriman air dari hulu, khususnya saat terjadi hujan deras di wilayah Lombok Barat.
Langkah selanjutnya setelah penetapan status adalah melakukan intervensi teknis.
BPBD akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas PU dan Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Kami akan kaji penyebab utama luapan. Apakah karena pendangkalan? Apakah karena penyempitan? Atau mungkin kerusakan tanggul. Ini juga kan harus dihitung. Sehingga kita nanti begitu menetapkan status, sudah ada yang mau diintervensi,” tandasnya. (chi)
Editor : Kimda Farida