LombokPost – Kota Mataram kini resmi menahbiskan diri sebagai destinasi paling dominan bagi wisatawan nusantara (wisnus) di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB tahun 2025 menunjukkan bahwa 22,70 persen perjalanan wisnus di NTB menjadikan Mataram sebagai tujuan utama.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB tahun 2025, Kota Mataram menjadi tujuan utama wisatawan nusantara (wisnus) di NTB dengan dominasi yang signifikan, mencatatkan angka kunjungan sebesar 22,70 persen.
Angka ini menempatkan Mataram jauh di atas daerah populer lainnya, seperti Lombok Barat yang berada di posisi kedua dengan 19,55 persen, diikuti oleh Lombok Timur dengan 14,35 persen, dan Lombok Tengah yang berada di posisi keempat dengan selisih sangat tipis, yaitu 14,30 persen.
Ketua Asosiasi Hotel Kota Mataram, I Made Adiyasa, membenarkan temuan BPS ini. Menurutnya, karakter wisatawan domestik cenderung memilih ibu kota provinsi karena fasilitas akomodasi, kuliner, dan pusat oleh-oleh yang relatif lebih lengkap.
"Karakter wisnus dalam berwisata adalah mencari ibu kota provinsi tujuan dengan mindset bahwa tinggal di ibu kota relatif lebih lengkap,” kata Adiyasa.
Mayoritas kedatangan wisnus ke Mataram disebut tidak murni untuk berlibur, melainkan didominasi oleh tujuan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) serta kunjungan kerja dan bisnis yang sekalian dimanfaatkan untuk berwisata.
Di tengah kabar baik dominasi wisata ini, industri pariwisata Kota Mataram menghadapi tantangan serius. Pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 370 miliar mengancam operasional Dinas Pariwisata.
Dampaknya terasa nyata: 10 agenda festival kota pada tahun 2026 terancam dibatalkan, dan promosi pariwisata berpotensi terhenti.
Adiyasa menyayangkan jika promosi dihentikan, meskipun festival yang ada saat ini dianggap belum berdampak signifikan. Ia menekankan pentingnya alokasi dana yang memadai, mengingat sektor hotel dan restoran merupakan penyumbang PAD terbesar bagi Mataram.
“Kalau promosi berhenti, efeknya pasti terasa. Sudah seharusnya ada alokasi anggaran yang memadai untuk menjaga daya saing Mataram sebagai kota wisata,” tegasnya.
Menanggapi krisis anggaran ini, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, menegaskan bahwa keterbatasan dana tidak boleh menghentikan geliat pariwisata.
Dinas Pariwisata didorong untuk tidak bergantung penuh pada APBD dan harus mencari langkah inovatif agar promosi tetap berjalan.
“Kami memahami ada pemangkasan anggaran dari pusat, tetapi Dinas Pariwisata tidak boleh berhenti berkreasi,” ujar Irawan.
Solusi yang didorong adalah dengan menggandeng pihak swasta, BUMN, dan pelaku industri untuk bersama-sama menyelenggarakan event dan promosi. Irawan berharap data BPS ini dapat dimanfaatkan oleh Pemda untuk memperkuat citra Mataram sebagai pusat wisata dan MICE di NTB.
Editor : Jelo Sangaji