LombokPost – Nasib ratusan tenaga honorer Pemkot Mataram yang pengangkatannya terindikasi "bodong" atau tidak sesuai ketentuan masih menjadi perhatian utama. Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menegaskan akan mengambil tindakan tegas, termasuk anulir honorer pemalas, sambil menunggu hasil investigasi komprehensif dari Inspektorat.
Wali Kota Mohan menyatakan belum menerima hasil akhir investigasi yang secara spesifik menyasar 655 tenaga honorer yang tidak masuk data base BKN (Badan Kepegawaian Negara).
“Saya belum terima hasil investigasi Inspektorat berkaitan dengan tenaga honorer,” kata Wali Kota Mohan Roliskana.
Wali Kota meminta Inspektorat bekerja ekstra cermat dan teliti mengingat keputusan ini sangat menentukan masa depan tenaga honorer Mataram.
Meskipun memiliki kecenderungan untuk mempertahankan honorer yang telah bekerja lama (terutama di atas delapan tahun), Wali Kota Mohan memberikan syarat mutlak yang harus dipenuhi.
* Tolak Ukur Utama: Kedisiplinan dan komitmen terhadap pekerjaan.
* Ancaman Anulir: Honorer yang pengangkatannya bermasalah dan tergolong pemalas akan dipertimbangkan untuk dianulir.
“Jangan namanya aja ada kemudian orangnya tidak. Terus hanya menerima upah saja, itu tidak fair ya. Itu saja jadi ukurannya,” tegas Mohan.
Baca Juga: Inspektorat Mataram Usut Dugaan Honorer Bodong, Fokus Audit 20 Hari di Kecamatan
Tindakan tegas ini diambil untuk memastikan tidak ada honorer yang hanya menerima upah tanpa bekerja sungguh-sungguh, demi terciptanya tertib administrasi dan implementasi tugas yang baik di lingkungan Pemkot Mataram. Selain kedisiplinan, proses rekrutmen yang tidak sesuai ketentuan juga akan menjadi pertimbangan kuat.
Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, mengakui timnya masih berjibaku melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk menyisir honorer siluman atau bodong.
Waktu dua pekan sejak dimulainya investigasi dirasa belum cukup, mengingat Inspektorat juga tengah fokus mengejar target penyiapan penilaian percontohan Kota Antikorupsi 2025 dari KPK.
Nelly menargetkan hasil investigasi ini dapat diselesaikan dan diserahkan kepada Wali Kota pada akhir November.
“Mohon bersabar ya, kami juga belum bisa memberikan keterangan lebih detail karena tim masih bekerja,” tandasnya.