LombokPost - Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyampaikan kritik terhadap pihak-pihak yang baru sekali mengunjungi wilayah bencana banjir dan longsor di Sumatera namun kemudian mengklaim diri sebagai pihak yang paling bekerja.
Dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di DPR RI, Senayan, Jakarta, Endipat Wijaya membandingkan upaya bantuan pemerintah dengan donasi individual yang jumlahnya jauh lebih kecil.
Endipat Wijaya mengklaim bahwa pemerintah telah memberikan bantuan yang maksimal di wilayah terdampak, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
"Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana," kata Endipat Wijaya.
Politikus Partai Gerindra ini menyinggung bahwa donasi perorangan hanya mencapai sekitar Rp10 miliar, sementara bantuan yang telah dikucurkan oleh negara untuk wilayah terdampak sudah mencapai triliunan rupiah
Permintaan Amplifikasi Kinerja Pemerintah
Endipat Wijaya berharap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat lebih gencar dalam menyebarluaskan informasi mengenai kinerja pemerintah di area bencana.
Endipat Wijaya meminta Menkomdigi menjadikan hal ini sebagai atensi dan mengembangkan informasi publik agar masyarakat mengetahui bahwa kinerja pemerintah sudah ada dan maksimal.
"Jadi yang kira-kira seperti itu Bu. Mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat," tutur Endipat Wijaya.
"Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana," imbuhnya.
Endipat Wijaya meminta Komdigi untuk secara aktif memberikan informasi ke publik terkait bantuan, termasuk nilai bantuan yang telah dikucurkan negara kepada korban bencana.
Isu Sensitif dan Keterbatasan Informasi Sektoral
Selain isu bencana, Endipat Wijaya juga menyoroti masalah kinerja sektor lain yang tidak terinformasikan dengan baik ke publik.
Endipat Wijaya mencontohkan kinerja dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang sebenarnya telah melakukan upaya reboisasi secara besar-besaran, namun informasi tersebut tidak sampai ke masyarakat luas. Akibatnya, Kemenhut terus dikritik.
"Sebagai contoh kami misalnya mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran, tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin lah, Bu, padahal mereka sudah melakukan banyak hal," ujar Endipat.
Endipat Wijaya juga menyebut bahwa upaya yang dilakukan oleh kepolisian terkait perbaikan hutan di Sumatera juga tidak terdengar secara masif.
Endipat Wijaya menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah harus diinformasikan ke publik secara masif.
Ia berharap Komdigi menjadi lebih aktif dan sensitif terhadap isu-isu nasional, sehingga informasi yang disampaikan pemerintah dapat viral dan tidak kalah saing dibandingkan dengan konten di media sosial.
"Jadi kami mohon, Ibu, fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu," pungkasnya.***
Editor : Fratama P.