LombokPost – Isu krisis energi global mulai berdampak pada kekhawatiran masyarakat. Namun, Pemerintah Kota Mataram memastikan kondisi di daerah masih terkendali dan meminta warga tidak bereaksi berlebihan.
Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, menegaskan pemerintah pusat telah mengambil langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pasokan energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM). “Tidak perlu khawatir berlebihan. Kita tetap tenang dan mengikuti imbauan pemerintah,” ujarnya, kemarin (3/4).
Ia menjelaskan, dinamika global memang mulai dirasakan di sejumlah negara, khususnya di kawasan Asia. Dampak tersebut tidak hanya menyentuh sektor energi, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis masyarakat.
Namun demikian, ia memastikan kondisi di kota masih dalam batas normal. Baik dari sisi ketersediaan BBM maupun stabilitas harga di lapangan.
“Kita lihat pemerintah pusat bekerja keras mengamankan pasokan energi. Jadi tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat,” katanya.
Sebagai langkah antisipasi, masyarakat diminta mulai menerapkan pola hidup hemat energi. Salah satunya dengan mengurangi mobilitas yang tidak mendesak.
“Membatasi mobilitas jika tidak terlalu perlu. Ini bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadapi potensi kelangkaan energi,” ungkapnya.
Ia menekankan, upaya efisiensi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat agar tekanan terhadap konsumsi energi bisa ditekan. Di sisi lain, pemkot juga mulai mengkaji kebijakan internal sebagai bagian dari langkah efisiensi, termasuk kemungkinan penggunaan sepeda bagi pejabat di lingkungan pemkot.
Kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan. Pemkot masih melihat perkembangan situasi global serta kesiapan infrastruktur di daerah.
Baca Juga: E-Sampan Pejeruk: Inovasi Smart City Sederhana dari Kelurahan
“Kita masih kaji. Nanti akan kita sosialisasikan terlebih dahulu sebelum diterapkan,” ujarnya.
Menurut Mohan, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan efektivitas dan kondisi riil di lapangan. Agar benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar simbolik.
“Apalagi kondisi tidak begitu menguntungkan, kita harus ambil kebijakan yang lebih solutif,” katanya.
Ia pun menegaskan, pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan situasi. Sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terkait kebijakan efisiensi tersebut.
“Saya masih lihat dulu perkembangannya,” pungkasnya. (zad/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin