LombokPost - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengucurkan bantuan dana stimulan sebesar Rp 300 juta per kelurahan untuk 12 kelurahan di Kota Mataram melalui program Desa Berdaya. Anggaran tersebut dialokasikan bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan stimulan program riil yang bertujuan menggerakkan potensi lokal.
“Ada 12 (kelurahan), itu langsung dari Pemprov yang pilih,” kata Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kota Mataram I Made Putu Sudarsana.
Made menegaskan, penunjukan 12 kelurahan ini dilakukan langsung oleh tim verifikasi Pemprov NTB berdasarkan indikator tertentu, salah satunya adalah tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut. Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram sendiri tidak melakukan pengusulan mandiri, melainkan menerima keputusan dari pemprov.
“Salah satu faktor utamanya adalah tingkat kemiskinan ekstrem, karena tujuan utama dari program Desa Berdaya ini adalah menurunkan persentase angka kemiskinan ekstrem yang ada di tengah-masyarakat,” terangnya.
Baca Juga: Gunakan Dana Kelurahan, Lurah Pejeruk Sebar Puluhan Tempah Dedoro Baru di Kawasan Percontohan
Made membantah, tingginya angka stunting menjadi parameter utama pemilihan wilayah tersebut. Menurutnya, masalah stunting di beberapa titik sensitif, seperti wilayah Jempong, saat ini sudah berhasil ditekan secara signifikan oleh pemkot. Fokus program stimulan ini dinilai lebih dominan mengarah pada intervensi ekonomi makro masyarakat terbawah.
Terkait mekanisme penyaluran, Made menjelaskan bantuan ini tidak berbentuk dana segar yang dibagikan begitu saja kepada warga.
“Bukan uang langsung. Kalau uang langsung dibagikan, bisa langsung habis. Jadi, diharapkan dengan adanya bantuan stimulan ini, program yang ada di masyarakat itu paling tidak bisa bergerak membantu dari sisi ketahanan pangan dan ekonomi,” tambahnya.
Sebagai syarat pencairan, masing-masing kelurahan diwajibkan menyusun proposal kegiatan sesuai dengan kebutuhan urgensi wilayah masing-masing.
Berdasarkan data yang dihimpun, 12 kelurahan yang masuk dalam daftar penerima tersebar di seluruh kecamatan di Kota Mataram. Daftar kelurahan tersebut meliputi Kelurahan Mandalika, Bertais, dan Turide di Kecamatan Sandubaya. Kelurahan Bintaro dan Ampenan Utara di Kecamatan Ampenan. Kelurahan Pagutan Timur, Pagesangan Timur, dan Pagesangan Barat di Kecamatan Mataram. Kelurahan Punia, Jempong Baru, dan Mayura di Kecamatan Sekarbela serta Cakranegara, serta Kelurahan Rembiga di Kecamatan Selaparang.
Hingga saat ini, Pemkot memastikan seluruh kelurahan terkait telah merampungkan dan mengirimkan proposal program mereka ke tingkat provinsi. Dokumen-dokumen tersebut kini tengah memasuki tahapan verifikasi final oleh tim provinsi NTB.
Meski demikian, Sudarsana menyatakan pihak pemkot belum bisa menggaransi apakah seluruh proposal dari 12 kelurahan tersebut otomatis disetujui atau akan ada rasionalisasi jumlah kelurahan penerima.
“Kami tidak tahu pasti apakah nantinya tetap 12 kelurahan atau ada perubahan, karena keputusan mutlak berada di tangan provinsi. Kami saat ini dalam posisi menunggu hasil verifikasi tersebut,” pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa