LombokPost - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram mengambil langkah antisipatif dalam kelanjutan rencana pembangunan kantor wali kota yang baru. Kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dikhawatirkan memicu efek domino terhadap lonjakan harga material bangunan di pasaran. Atas dasar itu, Dinas PUPR saat ini tengah menghitung dan mengkaji ulang kebutuhan anggaran megaproyek tersebut.
“Kami mencoba melihat situasi, karena dalam satu bulan ini harga BBM sudah dua kali naik,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning.
Lale mengatakan, proses review oleh pihak Inspektorat baru bisa dilakukan setelah pihaknya mengeluarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Hingga saat ini, dokumen HPS tersebut sengaja belum diterbitkan karena kalkulasi volume dan dinamika harga di lapangan masih terus digodok bersama tim konsultan perencana.
Baca Juga: Dewan Minta Pengawasan Bale Mentaram Tak Asal-asalan
"Kami belum mengeluarkan HPS karena dari segi volume dan lain sebagainya masih dihitung oleh teman-teman konsultan,” katanya.
Pihaknya menaruh perhatian serius terhadap dampak langsung kenaikan harga komoditas energi ini pada material vital konstruksi, seperti semen, besi, dan bahan baku lainnya. Langkah kehati-hatian ini diambil agar Pemkot tidak terburu-buru menetapkan nilai kontrak yang berpotensi memicu masalah di kemudian hari. Lale mengkhawatirkan adanya kenaikan harga yang signifikan setelah HPS telanjur ditetapkan.
“Jangan sampai kita cepat-cepat memvonis harga itu, ternyata nanti ada kenaikan yang signifikan sehingga berpengaruh juga ke nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) saya,” jelasnya.
Hal tersebut dikarenakan menghitung bukan hanya untuk satu tahun anggaran, tetapi skema untuk proyek ini tahun jamak atau multiyears selama tiga tahun anggaran.
“Jangan sampai ada eskalasi di tengah jalan nanti yang menyulitkan kita,” tegasnya.
Ditanya mengenai target waktu, Lale menekankan pihaknya akan terus memantau pergerakan tren harga material dalam satu hingga dua bulan ke depan. Jika tren pasar menunjukkan kondisi yang stabil dan tidak berdampak ekstrem pada harga material bangunan, maka proses tender akan segera digas.
Baca Juga: Anggaran Manajemen Konstruksi Bale Mentaram Rp 5,7 Miliar untuk Tiga Tahun
Terkait pagu anggaran pembangunan yang direncanakan sebesar Rp 180 miliar dengan sistem multiyears tersebut, Lale tidak menampik adanya potensi pembengkakan biaya jika kondisi pasar terus memburuk. Namun, pihaknya menyiapkan sejumlah opsi penyelesaian, seperti amandemen Nota Kesepahaman (MoU) atau melakukan efisiensi pada pos-pos pekerjaan non-struktural yang tidak terlalu mendesak.
“Misalnya untuk lanskap belakang yang semula diaspal, bisa kita turunkan kualitasnya menjadi paving block. Yang penting semua struktur utama tetap tercover,” tambahnya.
Pihaknya menargetkan proses tender fisik dapat terlaksana pada akhir tahun ini agar pembangunan fisik bisa segera dimulai.
“Sebenarnya kalau dari segi RAB sudah ada gambaran, cuma saya yang lebih takut terhadap. Jadi untuk tender, kami masih menunggu kestabilan tren harga,” pungkasnya. (chi)
Editor : Redaksi Lombok Post