LombokPost - Ketidakpastian dari pemerintah pusat terkait usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 tak kunjung ada. Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram kini harus bersiap terkait nasib anggaran rekrutmen dan gaji pegawai baru yang sudah telanjur dialokasikan, jika usulan tersebut berujung penolakan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono mengungkapkan, sampai sekarang pihaknya belum menerima lampu hijau dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait 200 formasi yang diajukan.
“Belum ada informasi terkait persetujuan yang kami usulkan,” katanya.
Berdasarkan koordinasi terakhir, tersendatnya surat persetujuan dari Kemenpan-RB disebut-sebut karena pemerintah pusat tengah menaruh fokus penuh pada penyelesaian program Sekolah Rakyat (SR). Agenda internal tersebut berimbas pada tertundanya validasi usulan formasi untuk daerah.
Baca Juga: Hoaks Pendaftaran CPNS 2026 Beredar di Media Sosial, BKN Minta Masyarakat Waspada
Kondisi ini diakuinya cukup penting bagi pemerintah daerah. Masalahnya, Kota Mataram bersama sejumlah daerah lain di Indonesia sudah telanjur mengunci porsi anggaran untuk proses rekrutmen.
Jika dalam waktu dekat hilal persetujuan tidak kunjung tampak, Pemkot menegaskan tidak akan membiarkan anggaran tersebut mengendap sia-sia. Opsi pengalihan dana siap dieksekusi.
“Semua daerah sudah menyiapkan anggaran. Kalau memang tidak ada persetujuan, anggaran itu bisa digeser untuk kegiatan lain saat Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” terangnya.
Meski dibayangi ketidakpastian, BKPSDM masih memelihara optimisme. Merujuk pada tren rekrutmen tahun-tahun sebelumnya, keputusan final dari Kemenpan-RB biasanya baru bergulir pada pertengahan tahun.
Saat ini pihaknya memantau perkembangan harian dari Kemenpan-RB agar bisa langsung tancap gas jika sewaktu-waktu surat keputusan (SK) diterbitkan.
“Biasanya Juli Agustus itu keluarnya persetujuan dari pusat,” ucapnya.
Berbeda jauh dengan periode sebelumnya Pemkot mengusulkan hingga 600 formasi atau lebih. Tahun ini Pemkot membatasi usulan CPNS hanya di angka 200 formasi.
“Perbandingannya nanti sekitar 80:20. 80 persen untuk CPNS dan 20 persen sisanya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida