LombokPost - Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram untuk mengawal ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta seluruh kepala daerah hingga aparat kewilayahan memperketat pengawasan untuk mengantisipasi potensi penyimpangan di lapangan.
“Tentu pastilah arahan Beliau (Presiden) akan langsung kami tindak lanjuti sebagai kepala daerah di tingkat operasional,” kata Mohan.
Menurut orang nomor satu di Kota Mataram tersebut, pemantauan terhadap indikasi pergerakan program strategis nasional ini sebenarnya sudah berjalan sejak awal bergulir.
Pemkot secara aktif melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait untuk mengawal kelancaran program di tengah masyarakat agar tepat sasaran.
Baca Juga: MBG Jalan, Omset Kantin Sekolah di Mataram Anjlok
“Bagi kami di daerah, penegasan tersebut menjadi atensi yang sangat kuat untuk terus memonitor dan menindaklanjutinya secara konsisten," imbuhnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai urgensi pembentukan payung hukum atau aturan turunan khusus di tingkat daerah untuk memperluas kewenangan pengawasan maupun penindakan sanksi, Mohan menilai hal tersebut belum menjadi prioritas.
Dirinya saat ini lebih mengedepankan optimalisasi fungsi pengawasan yang sudah melekat pada dinas-dinas teknis.
“Kita maksimalkan fungsi-fungsi pengawasan yang sudah kita miliki melalui OPD terkait berdasarkan kewenangan daerah. Misalnya, Dinas Kesehatan bergerak dalam konteks pemantauan higienitas, pemenuhan standar gizi, hingga pengurusan izin operasional dapur MBG. Kami juga mengintervensi dari awal terkait pengujian kualitas air bersih yang digunakan," jelasnya.
Selain aspek kesehatan dan sanitasi, pengawasan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas dapur produksi massal juga menjadi perhatian.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dikerahkan khusus untuk memastikan pengelolaan residu atau limbah sisa makanan dari dapur MBG dikelola dengan seimbang agar tidak menimbulkan persoalan kebersihan di Kota Mataram.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran dari masyarakat, masifnya penyerapan pasokan komoditas pangan untuk kebutuhan program MBG.
Yang dapat memicu lonjakan harga bahan pokok hingga memicu inflasi daerah.
Menanggapi potensi kerawanan rantai pasok tersebut, Mohan meminta semua pihak untuk tetap optimistis dan memberikan kepercayaan penuh kepada formula yang disiapkan pemerintah.
Baca Juga: Pusat Rampungkan Satu SPPG MBG kota Mataram
“Terkait dinamika di lapangan termasuk dampak ke rantai pasok warga, saat ini memang masih dalam proses pembenahan yang terus berjalan," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah hingga aparat di daerah mengawasi pelaksanaan MBG. Menyusul adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Hal tersebut dikatakan saat memberikan arahan di Lombok Barat, saat peresmian Bendungan Meninting.
Presiden meminta gubernur, bupati, camat, kepala desa, serta aparat terkait ikut mengawasi seluruh dapur MBG.
"Kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh periksa semua dapur MBG, saudara periksa," katanya.
Presiden juga meminta jajaran TNI dan Polri, mulai dari komandan distrik militer, kepala kepolisian resor, hingga kepala kepolisian sektor untuk turut mengawasi pelaksanaan program tersebut.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan