LombokPost - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kota Mataram menghadapi tantangan berat dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat pada tahun ini.
Pasalnya, alokasi anggaran untuk pengadaan buku baru tahun 2026 ini dipastikan nihil alias tidak ada sama sekali.
Ketiadaan anggaran ini memaksa perpustakaan daerah memutar otak untuk menyiasati pemenuhan hak baca warga di wilayah ibu kota.
“Untuk tahun 2026 ini belum ada, tidak ada sama sekali anggaran untuk koleksi kita,” kata Kepala Diarpus Kota Mataram M. Carnoto.
Baca Juga: Perpustakaan Kota Mataram Bidik DAK Rp 1,4 Miliar di 2027
Carnoto mengungkapkan ketiadaan anggaran pengadaan koleksi baru ini menjadi kendala utama di tengah tingginya antusiasme membaca warga saat ini.
Padahal, kebutuhan memperbarui bahan bacaan sangat mendesak demi menyuplai fasilitas ruang publik dan menyukseskan program jemput bola literasi yang menyasar masyarakat urban di Kota Mataram.
Ia menjelaskan, sebenarnya memang ada program pengadaan buku yang bergulir di Kota Mataram melalui dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Mataram.
Hanya saja, alokasi anggaran dari aspirasi dewan tersebut diperuntukkan khusus bagi perpustakaan sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Dana itu masuk langsung ke institusi pendidikan formal, bukan untuk menambah koleksi umum di Perpustakaan Daerah maupun jejaring luar ruang.
“Itu untuk anak sekolah, bukan untuk koleksi kita,” ucapnya.
Carnoto menyebutkan, jika berbicara mengenai indikator kebutuhan ideal, anggaran untuk pengadaan buku minimal mencapai Rp 100 juta per tahunnya.
Angka tersebut dinilai sangat rasional untuk mengikuti perkembangan dunia literasi serta memenuhi selera bacaan anak-anak maupun remaja masa kini yang semakin kritis dan dinamis.
Pada tahun 2025 lalu, Diarpus bahkan hanya memperoleh pos anggaran layanan sebesar Rp 20 juta, yang dinilai masih sangat jauh dari kata ideal untuk memenuhi kebutuhan kota.
Sebagai langkah solutif mengatasi kekosongan anggaran belanja buku tahun ini, Diarpus tengah berupaya keras memperjuangkan alokasi dana pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) atau APBD Perubahan 2026 mendatang sebesar Rp 75 juta.
Baca Juga: Layanan Perpustakaan Keliling Belum Mampu Jangkau Sembalun
“Makanya saya coba di ABT itu, saya suruh tim mengusulkan sekitar Rp 75 juta. Mudah-mudahan usulan ini bisa disetujui tim anggaran dan dapat terealisasi dengan baik,” harapnya.
Saat ini, total koleksi buku yang dimiliki Diarpus tercatat berkisar 20 ribu judul dengan jumlah keseluruhan fisik mencapai hampir 37 ribu eksemplar.
Meski secara angka akumulatif terlihat lumayan, kuantitas tersebut dinilai masih sangat kurang jika dihadapkan pada target sebaran layanan yang mencakup 50 kelurahan se-Kota Mataram serta sejumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang aktif, seperti Taman Sangkareang dan Taman Udayana yang baru saja selesai direnovasi.
Terlebih lagi, saat ini Diarpus telah menjalin komitmen bersama secara resmi dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk menyediakan pojok baca di seluruh fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat pertama, terutama Puskesmas.
Program ini memanfaatkan sistem inovasi silang layang, yaitu merotasi puluhan judul buku secara berkala dari perpustakaan induk ke faskes agar masyarakat tidak jenuh saat mengantre mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Keterbatasan buku baru saat ini coba kita siasati seoptimal mungkin agar pelayanan tetap berjalan," pungkasnya.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan