LombokPost – Kota Mataram menunjukkan kesiapan yang semakin kuat mendukung transformasi digital penyaluran bantuan sosial (bansos). Berdasarkan data perluasan Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota se-Indonesia, Kota Mataram berhasil menempati peringkat ke-9 nasional atau masuk 10 besar daerah dengan capaian pendaftaran rumah tangga tertinggi terhadap total populasi.
“Zona hijau yang artinya siap untuk menjadi pilot project digitalisasi bansos,” terang Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Muzakkir Walad, Rabu (22/7).
Hal ini menunjukkan kesiapan menjadi salah satu daerah terdepan dalam transformasi digital bantuan sosial. Berdasarkan data Perluasan Digitalisasi Bansos pada 43 kabupaten/kota di Indonesia, Kota Mataram berada di posisi ke-9 nasional dengan capaian pendaftaran sebesar 22,65 persen dari total populasi rumah tangga.
Posisi tersebut menempatkan Kota Mataram sejajar dengan sejumlah daerah yang lebih dahulu mencatatkan kemajuan. Seperti Bangli, Jembrana, Kota Mojokerto, Buleleng, Kota Surabaya, Karangasem, Klungkung, dan Kota Padang.
“Di bawah Kota Mataram terdapat Kota Ambon dengan capaian 21,75 persen,” jelasnya.
Data terbaru Dashboard Analytics Perlindungan Sosial (Perlinsos) per Selasa, 21 Juli 2026, menunjukkan jumlah keluarga (KK) yang telah mendaftar di Portal Perlinsos mencapai 34.980 KK. Setara dengan 23,67 persen dari total 147.777 KK penduduk Kota Mataram.
Hampir seluruh proses pendaftaran tersebut dilakukan melalui pendampingan Agen Perlinsos. Dari total pendaftar, sebanyak 34.845 KK atau 99,61 persen mendaftar melalui agen di lapangan.
Muzakkir mengatakan capaian tersebut menjadi indikator kesiapan dalam menjalankan digitalisasi bansos semakin kuat. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah kota hingga tingkat lingkungan.
“Ini menunjukkan masyarakat semakin siap beralih ke layanan digital, sementara seluruh perangkat di lapangan bekerja sangat maksimal memastikan proses pendataan berlangsung akurat dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menegaskan, digitalisasi bansos selain memindahkan pelayanan ke sistem elektronik, juga membangun satu data sosial yang valid. Agar penyaluran bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Yang kami bangun adalah ekosistem. Mulai dari pemerintah kota, camat, lurah, operator SIKS-NG, kader Posyandu, ketua RT, kepala lingkungan hingga Agen Perlinsos bergerak bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan semakin lengkap data masyarakat yang masuk, semakin baik kualitas penyaluran bantuan sosial ke depan. Dari sisi sumber daya, Kota Mataram telah memiliki 1.280 Agen Perlinsos, dengan 860 agen atau 67,19 persen di antaranya aktif melakukan pendampingan pendaftaran warga.
Untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tercatat 34.243 KK telah mendaftar. Dari jumlah tersebut, 18.049 KK (52,71 persen) dinilai berpotensi layak menerima bantuan, 16.121 KK (47,08 persen) masuk kategori tidak layak, sedangkan 73 KK (0,21 persen) masih dalam proses verifikasi.
Sementara itu pada program Program Keluarga Harapan (PKH), jumlah pendaftar mencapai 31.931 KK. Sebanyak 7.429 KK (23,27 persen) dinilai berpotensi layak, 24.429 KK (76,51 persen) tidak layak, dan 73 KK (0,23 persen) masih menjalani proses verifikasi.
Dashboard juga menunjukkan tren pendaftaran harian mulai melandai setelah mencapai puncaknya pada pertengahan Juli. “Kondisi tersebut menandakan sebagian besar sasaran telah berhasil dijangkau,” jelasnya.
Meski demikian, proses pendampingan dan verifikasi data tetap terus dilakukan. Memperluas cakupan pendaftaran.
Upaya tersebut diperkuat melalui sosialisasi digitalisasi bansos yang terus digelar di enam kecamatan. Kegiatan itu melibatkan semua unsur yang terlibat. “Untuk menyamakan persepsi dalam membangun data sosial yang akurat sebagai dasar penyaluran bantuan,” ujarnya.
Setelah sosialisasi selesai dilaksanakan, seluruh Agen Perlinsos langsung turun ke lapangan. Melakukan pendataan dari rumah ke rumah untuk membantu masyarakat mendaftarkan diri ke Portal Perlinsos Digital.
“Saya juga ikut turun mendata warga bersama petugas,” ujarnya.
Data pendaftaran berdasarkan kecamatan menunjukkan Ampenan menjadi wilayah dengan jumlah pendaftar terbanyak, yakni 10.248 KK, disusul Mataram 7.606 KK, Sandubaya 7.194 KK, Sekarbela 5.820 KK, Selaparang 2.452 KK, dan Cakranegara 1.660 KK.
Di tingkat kelurahan, Jempong Baru menjadi penyumbang pendaftar terbanyak dengan 2.491 KK. Diikuti Bintaro 1.762 KK, Pagutan 1.729 KK, Pagesangan Barat 1.621 KK, Pejeruk 1.530 KK, Babakan 1.373 KK, Turida 1.314 KK, dan Dasan Cermen 1.313 KK.
Sebaliknya, jumlah pendaftar terendah berada di Cilinaya sebanyak 25 KK. Disusul Gomong 33 KK, Cakranegara Utara 58 KK, Cakranegara Barat 63 KK, Mayura 65 KK, Monjok Barat 89 KK, Monjok Timur 112 KK, dan Dasan Agung Baru 118 KK.
Muzakkir menambahkan, capaian yang telah diraih belum menjadi titik akhir. Dinsos akan terus mendorong seluruh agen dan pemangku kepentingan agar proses pendataan semakin lengkap sehingga cakupan digitalisasi bansos terus meningkat.
“Target kami memastikan tidak ada warga yang berhak terlewat dari pendataan. Semakin lengkap data yang kita miliki, semakin adil dan tepat sasaran bantuan sosial yang diberikan pemerintah,” pungkasnya.
Sumber : Rilis