LombokPost – DPRD Kota Mataram tak ingin Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025 hanya mengendap di kas daerah. Nilainya yang mencapai sekitar Rp 249,72 miliar diminta segera dimanfaatkan untuk membiayai program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Terhadap SILPA pada akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 249,720 miliar lebih, agar penggunaannya lebih dimaksimalkan,” kata Baiq Zuhar Parhi, juru bicara Gabungan Komisi DPRD Kota Mataram saat membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Senin (20/7).
Ia mengingatkan agar besarnya SILPA tidak hanya menjadi angka dalam laporan keuangan. Tetapi menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan warga.
“Untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan dengan skala prioritas yang mengedepankan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
SILPA Kota Mataram berasal dari beberapa sumber. SILPA APBD menjadi penyumbang terbesar, yakni sekitar Rp 227,179 miliar. Sisanya berasal dari BLUD RSUD Kota Mataram sekitar Rp 13,133 miliar, BLUD Puskesmas sekitar Rp 6,887 miliar, dan Dana BOS sekitar Rp 91 juta.
Bagi DPRD, besarnya SILPA menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah. Sebab, masih adanya anggaran yang tersisa menunjukkan ada program yang belum berjalan maksimal atau belum terserap sesuai rencana.
Karena itu, DPRD meminta Pemkot mengevaluasi seluruh tahapan pengelolaan anggaran. Mulai dari penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan di lapangan.
“Terhadap kegiatan yang realisasinya belum mencapai target,” tekannya.
Baca Juga: Solusi Tanpa APBD, Dinas Pertanian Mataram Sulap Lahan 17 Are Jadi Kebun Cabai Percontohan
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diingatkan agar lebih serius. Mempercepat penyerapan anggaran, terutama untuk program-program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial,” paparnya.
Menurut Parhi, semakin baik kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, semakin kecil pula dana yang tersisa di akhir tahun. Dengan begitu, APBD benar-benar bekerja untuk masyarakat, bukan sekadar tersimpan dalam bentuk SILPA.
“Semua perangkat daerah harus meningkatkan capaian realisasi anggaran setiap tahunnya dalam rangka mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Liputan Berita Lombok Post