LombokPost - Dalam pembangunan sebuah kota, penghargaan bukanlah tujuan akhir. Penghargaan menjadi penanda sebuah proses sedang berjalan ke arah yang benar.
Ukuran sesungguhnya terletak pada sejauh mana masyarakat merasakan perubahan: pelayanan yang semakin mudah, birokrasi yang semakin sederhana, pemerintah yang hadir memberi kepastian, dan ruang usaha yang semakin kondusif.
“Dari sanalah kepercayaan publik tumbuh. Dan dalam pembangunan modern, kepercayaan adalah modal yang sama berharganya dengan infrastruktur maupun investasi,” pesan ini mengemuka saat Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, menerima Indonesian Public Service Excellence Award (IPSEA) 2026, Jumat (17/7) .
Penghargaan bergengsi ini diselenggarakan Seven Media Asia di Platinum Hotel Jimbaran Beach, Bali, Jumat. Pada ajang tersebut, Mohan meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Best Regional Leader for Public Service Excellence, Creative Finance, and Cultural Advancement serta Excellence in Creative Fiscal Management, Cultural Advancement, and Integrated Public Service.
Penghargaan tersebut bukan diberikan karena satu program yang populer atau satu inovasi yang viral. Dewan juri melakukan penilaian secara menyeluruh melalui rekam jejak kepemimpinan, inovasi pelayanan publik, transformasi digital, pengelolaan fiskal, pemberitaan media massa, hingga persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah.
Ditegaskan Mohan, bagi Kota Mataram, penghargaan ini memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar prestise. Pengakuan tersebut menjadi indikator reformasi birokrasi yang dijalankan selama beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil.
“Pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, transparan, dan berbasis digital tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga membangun kredibilitas pemerintah daerah,” tegasnya.
Dalam perspektif pembangunan ekonomi, kualitas pelayanan publik merupakan salah satu fondasi utama daya saing investasi. Investor tidak hanya mempertimbangkan potensi pasar, tetapi juga melihat seberapa mudah memperoleh perizinan, seberapa cepat proses administrasi berjalan, dan seberapa konsisten pemerintah memberikan kepastian hukum.
“Birokrasi yang efisien akan menurunkan biaya transaksi, mempercepat realisasi investasi, dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha,” paparnya.
Baca Juga: SILPA Pemkot Mataram Tembus Rp 249,7 Miliar, Dewan Desak Anggaran Tak Mengendap di Kas Daerah
Karena itu, penghargaan IPSEA 2026 dapat menjadi sinyal positif bagi iklim investasi Kota Mataram. Tata kelola pemerintahan yang dinilai baik memberikan keyakinan daerah memiliki kapasitas untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan.
Penguatan tersebut juga terlihat dari strategi creative financing yang diterapkan Pemerintah Kota Mataram. Di tengah keterbatasan fiskal, pembangunan tetap berjalan melalui pola pembiayaan yang inovatif dan kolaboratif.
Kemampuan menjaga kesehatan fiskal daerah menjadi indikator penting pembangunan memiliki arah yang jelas. Sekaligus memberikan kepastian bagi investor yang membutuhkan stabilitas kebijakan dalam jangka panjang.
Namun, pembangunan Kota Mataram tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi. Pemerintah menempatkan kebudayaan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.
Pelestarian budaya lokal, pengembangan ekonomi kreatif, serta penyediaan ruang publik berbasis kearifan lokal. Semuanya menjadi upaya menjaga identitas kota di tengah laju modernisasi.
Di sektor pelayanan dasar, peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram turut memperkuat citra tata kelola pemerintahan. Keberhasilan rumah sakit daerah meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan tata kelola yang profesional mengantarkan Mohan meraih predikat Top Pembina RSUD 2026.
"Saya meyakini bahwa jabatan hanyalah amanah, sementara pelayanan adalah tanggung jawab moral. Penghargaan ini bukan garis akhir, tetapi pengingat setiap keputusan pemerintah harus selalu bermuara pada kemudahan hidup masyarakat. Jika warga merasa lebih mudah mengurus kebutuhannya, lebih cepat mendapatkan pelayanan, dan lebih percaya kepada pemerintah, maka di situlah sesungguhnya keberhasilan itu berada," tegasnya.
Di era ketika daerah saling berkompetisi menarik modal dan talenta, kualitas birokrasi menjadi salah satu ukuran utama daya saing. "Kami ingin membangun birokrasi yang bukan hanya profesional, tetapi juga memiliki hati. Sebab masyarakat tidak selalu mengingat seberapa hebat sebuah program, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana pemerintah memperlakukan mereka," ujarnya.
Sementara itu, dalam keterangan resmi, Seven Media Asia menyebutkan IPSEA dirancang sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah. Terutama yang mampu membangun pelayanan publik secara berkelanjutan melalui kepemimpinan yang visioner, birokrasi yang adaptif, dan inovasi yang berdampak nyata.
Pelayanan publik merupakan wajah utama sebuah pemerintahan,” tulis Seven Media Asia seperti dikutip dalam rilis resminya.
Baca Juga: Solusi Tanpa APBD, Dinas Pertanian Mataram Sulap Lahan 17 Are Jadi Kebun Cabai Percontohan
Karena itu, penghargaan diberikan kepada para pemimpin daerah yang mampu menunjukkan kepemimpinan yang visioner, membangun birokrasi yang adaptif, memperkuat inovasi pelayanan, serta menghadirkan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat. “Penghargaan ini bukan hanya tentang capaian hari ini, tetapi juga konsistensi dalam membangun kepercayaan publik,” terangnya.
Dari seluruh kepala daerah di Indonesia, hanya 25 pemimpin daerah yang dinilai memenuhi indikator. “Kepala daerah yang layak memperoleh IPSEA mampu membangun ekosistem pelayanan publik yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Rilis