Cegah ASN Melubangi Perahu, Politikus PDIP Desak Evaluasi OPD dan Reward-Punishment

Lalu Mohammad Zaenudin • Dipublikasikan Kamis, 30 Juli 2026 | 22:44 WIB
Wayan Wardana
Wayan Wardana

 

LombokPost - Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram Wayan Wardana mendukung pesan Wali Kota. Namun, ia menilai penyampaian pesan yang bernada peringatan keras lebih efektif dilakukan di lingkungan internal pemerintahan.

Menurut Wayan, penguatan integritas aparatur harus terus dilakukan. Bahkan, pesan serupa perlu disampaikan secara berulang agar seluruh ASN memiliki komitmen yang sama menjalankan roda pemerintahan.

“Kalau di tataran internal, saya kira sangat relevan. Bahkan, kalau perlu setiap pertemuan atau apel harus terus ditekankan seperti itu,” ujarnya, Selasa (28/7).

Meski demikian, Wayan mengingatkan ketika pesan tersebut menjadi konsumsi publik. Masyarakat bisa menafsirkan beragam. 

Tidak sedikit yang kemudian mengaitkannya dengan kondisi internal birokrasi. Maupun berbagai peristiwa yang belakangan menjadi perhatian publik.

“Kalau sudah disampaikan ke publik, masyarakat tentu akan menduga-duga. Mereka bisa bertanya-tanya ada apa sebenarnya di internal pemerintahan sampai muncul pesan sekeras itu. Persepsi seperti itu tidak bisa kita salahkan,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, pesan mengenai loyalitas dan integritas tetap penting memperkuat soliditas. Namun, penyampaiannya di ruang internal lebih tepat untuk tujuan membangun kekompakan, tanpa memunculkan spekulasi tidak perlu.

Menurutnya, menjaga kekompakan birokrasi merupakan kunci. Agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan sesuai target hingga akhir masa pemerintahan.

Karena itu, Wayan mendorong Wali Kota melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dinilai penting memastikan seluruh perangkat daerah tetap berjalan pada jalur yang sama.

Baca Juga: Dukung Ketegasan Wali Kota Mohan, HM Zaini: Yang Bocorkan Perahu Ikut Tenggelam!

“Jangan pernah bosan melakukan evaluasi. Setiap orang punya cara berpikir dan kepentingan yang berbeda,” katanya.

Selain evaluasi, DPRD juga meminta Pemkot menerapkan sistem reward and punishment secara konsisten. Langkah tersebut dapat mendorong disiplin ASN sekaligus tolok ukur penegakan aturan di lingkungan birokrasi.

“Dengan begitu ASN memiliki pedoman yang jelas dalam bekerja,” tegasnya.

Meski muncul berbagai spekulasi terhadap pesan itu, Wayan mengaku hingga saat ini belum melihat adanya persoalan mencolok. “Yang penting sekarang adalah bagaimana soliditas itu terus dijaga,” pungkasnya.

Editor : Lalu Mohammad Zaenudin
Sumber : Liputan Berita Lombok Post
pesan wali kota mataram wayan wardana ketua komisi 1 dprd mataram Reward and Punishment