LombokPost – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Mataram resmi dilantik. Bersama dengan pelantikan seluruh DPC HKTI se-NTB di Hotel Lombok Raya, Minggu (2/8).
Momentum tersebut menjadi titik awal bagi HKTI Kota Mataram mengawal program swasembada pangan nasional. “Sekaligus memperjuangkan kesejahteraan petani di tengah pesatnya pembangunan perkotaan,” kata Ketua HKTI Kota Mataram Muhtar, Minggu (2/8).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting. Antara lain Gubernur NTB, Ketua Harian HKTI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Ketua OJK Provinsi NTB, perwakilan Bank BTPN Syariah, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, serta akademisi dari Universitas Mataram.
“Tujuan HKTI jelas, bagaimana petani makmur, HKTI jaya, sehingga Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan. Itu menjadi semangat utama kami,” tegasnya.
Ia menjelaskan, secara nasional HKTI dipimpin oleh Sudaryono yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, posisi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara penguatan sektor pertanian dengan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi prioritas pemerintah.
“Walaupun Ketua Umum tidak hadir langsung, arah kebijakannya sudah sangat jelas, yakni bagaimana hasil-hasil pertanian, perikanan, dan peternakan mampu menopang kebutuhan Badan Gizi Nasional ke depan,” terangnya.
Muhtar menegaskan, setelah resmi dilantik, pihaknya akan segera membangun sinergi dengan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Pihaknya berencana melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dinas yang membidangi tanaman pangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta berbagai pihak lainnya.
“Walaupun kita tidak memiliki lahan pertanian yang luas, saya yakin banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendukung swasembada pangan,” jelasnya.
Menurut Muhtar, Kota Mataram memiliki posisi strategis sebagai ibu kota Provinsi NTB sekaligus pusat perdagangan regional. Karena itu, Mataram dapat menjadi sentra pemasaran berbagai hasil pertanian, perikanan, dan komoditas pangan yang diproduksi daerah-daerah.
Baca Juga: Jalan Raya Bukan Tempat Dagang! Tim Gabungan Mataram Kunci Roda Mobil dan Garuk Tenda PKL Nakal
“Kami ingin kota ini menjadi tumpuan pemasaran hasil-hasil pertanian dari seluruh daerah sehingga memberikan nilai tambah bagi petani,” ujarnya.
Ia menilai ruang lingkup pertanian tidak hanya berbicara mengenai petani tanaman pangan, tetapi mencakup sektor perikanan dan nelayan yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih. “Nelayan kita, khususnya yang berada di kawasan pesisir, masih menghadapi tantangan ekonomi,” katanya.
Ke depan, HKTI mendorong peningkatan hilirisasi produk pertanian. Melibatkan pelaku UMKM sehingga hasil pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
“Ini menjadi salah satu fokus yang akan kami dorong,” imbuhnya.
Selain itu, HKTI juga akan menggandeng Universitas Mataram. Memperkuat pendampingan kepada petani dan nelayan, mulai dari teknik budidaya, pengolahan hasil pertanian, hingga pengembangan sektor perikanan.
Sementara itu, Sekretaris HKTI Kota Mataram Herman, menegaskan organisasi yang baru terbentuk tersebut akan memprioritaskan perlindungan hak-hak petani. Di tengah pesatnya pembangunan Kota Mataram.
Menurutnya, perkembangan kawasan perkotaan tidak boleh mengorbankan keberlangsungan lahan. Apalagi yang menyangkut infrastruktur pendukung petani.
“Jangan sampai mereka termarjinalkan di tengah pesatnya pembangunan kota,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian HKTI adalah banyaknya saluran irigasi. Kini tidak lagi berfungsi optimal karena tertutup bangunan maupun alih fungsi lahan.
“Ini menjadi perhatian kami agar hak-hak petani tetap terlindungi,” katanya.
Baca Juga: Satukan 385 Pegiat Line Dance, Gathering ILDI Kota Mataram Meriahkan HUT RI dan HUT Kota
Di sisi lain, Herman mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait penyediaan pupuk bersubsidi. Berdasarkan informasi yang diterima dari petani, distribusi pupuk saat ini dinilai lebih mudah diakses dengan harga yang terjangkau.
“Ini tentu harus terus kita kawal agar tetap dirasakan petani,” jelasnya.
Selain persoalan infrastruktur dan pupuk, HKTI Kota Mataram juga akan melakukan pembenahan data petani. Sebagai dasar penyusunan program ke depan.
Menurut Herman, masih diperlukan validasi. Agar seluruh petani benar-benar terdata dengan baik sehingga tidak ada yang kehilangan hak memperoleh program pemerintah.
“Data petani harus valid,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberadaan HKTI tidak boleh hanya menjadi organisasi formalitas. Organisasi tersebut harus benar-benar menjadi rumah besar bagi seluruh petani.
“Sesuai arahan Ketua Umum, HKTI adalah rumah besar para petani. Tempat mereka menyampaikan aspirasi, berbagi persoalan, sekaligus memperjuangkan hak-haknya agar petani semakin berdaya, makmur, dan sejahtera,” pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Liputan Berita Lombok Post