Malam itu, seorang badut jalanan berdiri di pinggir jalan. Wajahnya gugup ketika Tim Satgas Sosial Dinas Sosial Kota Mataram menghampiri. Bukan karena kostum badut. Melainkan pengakuan yang ia sampaikan.
---
“SAYA sudah permisi sama Pak Zulfikar.”
Kalimat itu diucapkannya berulang kali kepada petugas. Ia mengaku telah meminta izin sehingga merasa aktivitasnya tidak menyalahi aturan.
“Ada surat izinnya?” tanya petugas kalem.
“Ya saya nggak dikasih surat izin, tapi saya sudah pamit pada beliau,” timpal badut itu meyakinkan.
Petugas pun mengajak pria itu bicara lebih jauh. Tentang bagaimana ia bisa mendapatkan izin dimaksud.
Baca Juga: Atasi Sampah Organik dari Sumber, Tempah Dedoro di Kota Mataram Tembus 1.249 Unit
“Ya sudah saya sudah minta izin pada beliau, kan,” yakin pria badut itu lagi.
“Terus kata beliau apa?” Selidik petugas.
“Ya sudah yang penting jangan buat onar,” ujarnya meyakinkan.
Namun ketika petugas mencoba memastikan siapa sosok yang dimaksud, jawaban mulai berubah-ubah. Kadang ia menyebut nama Zulfikar. Lalu berganti menjadi Zulkarnain.
Saat diminta menjelaskan siapa orang tersebut dan bekerja di mana, ia tidak mampu memberikan jawaban. Petugas menyimpulkan nama Dinas Sosial dicatut untuk memperoleh simpati.
Petugas pun mengingatkan kegiatan semacam itu tidak diperbolehkan di wilayah kota. “Intinya di manapun itu (kegiatan badut jalanan) tidak boleh dilakukan di Kota Mataram," kata petugas kemudian.
Untuk meyakinkan lagi, petugas lalu mengajak pria tersebut ke kantor dinas sosial. Alhasil, pria itu kembali tidak berhasil menunjukkan siapa orang dinas yang dimaksud telah memberinya izin.
“Jadi di sini tidak ada yang punya nama Zulfikar,” ucap petugas.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Muzakkir Walad, menegaskan tujuan utama penjangkauan bukan semata-mata melakukan penertiban. Yang lebih penting meluruskan informasi yang keliru sekaligus mengedukasi masyarakat.
Pihaknya ingin memastikan tidak ada informasi yang menyesatkan masyarakat. “Pendekatan yang kami lakukan tetap mengedepankan sisi kemanusiaan agar yang bersangkutan memahami kesalahannya,” ujarnya.
Baca Juga: Plin-Plan AC Milan Berujung Kehilangan Potensi Cuan
Bagi pihaknya, setiap orang yang berada di jalan memiliki latar belakang kehidupan berbeda. Karena itu, penyelesaian persoalan tidak cukup dilakukan melalui tindakan represif.
“Dialog tetap kami kedepankan, baru setelahnya kami bina,” paparnya.
Muzakkir menegaskan, pihaknya tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun. Menggunakan nama Dinas Sosial sebagai alasan mencari simpati ataupun memperoleh keuntungan di jalan.
Karena itu, ketika ditemukan adanya penyebutan nama instansi tanpa dasar, petugas berkewajiban meluruskan. “Itulah yang terus kami kedepankan. Menegakkan aturan tetap penting, tetapi nilai kemanusiaan tidak boleh ditinggalkan dalam setiap proses penanganan,” tutup Muzakkir.
Editor : Lalu Mohammad ZaenudinSumber : Rilis